Neza Nurlianti Kania Sari, 182030164 (2022) KONTRIBUSI UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (54kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (66kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
Halaman Pernyataan.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (16kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (259kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (179kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis Kontribusi UNODC Dalam Menanggulangi Human Trafficking di Indonesia melalui Kebijakan dan Kerjasama dengan aktor lokal serta internasional. Kerjasama antara Indonesia dan UNODC telah berlangsung sejak tahun 2012. Dengan memenuhi peran dan fungsi tersebut, UNODC menempatkan standar kerja Indonesia dalam Country Programme Indonesia 2012-2015 dan Country Programme Indonesia 2017-2020 yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi berbagai kejahatan transnasional, termasuk memerangi human trafficking di Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat meredam maraknya human trafficking di Indonesia. Teori yang digunakan adalah liberalism institusional. Liberalisme Institusional menunjuk pada keterlibatan instusi internasional dan isu internasional termasuk isu-isu kemanusiaan yaitu human trafficking. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program atau impelementasi indonesia dan hambatan dalam menangani human trafficking. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berperan penting dalam mengawasi dan mendukung Country Programme. Pemerintah melibatkan LSM juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang sebagai landasan hukum untuk penanganan human trafficking yang lebih efektif, dengan fokus pada identifikasi dan klasifikasi pelaku dan korban human trafficking di Indonesia. Hambatan pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dengan UNODC adalah peraturan perundang-undangan yang masih terlalu sederhana untuk mengadili pelaku sehingga menghasilkan Country Programme yang kurang optimal. Kata Kunci : Indonesia, United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), Human Trafficking.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2022 |
| Depositing User: | mr yogi - |
| Date Deposited: | 28 Oct 2022 06:45 |
| Last Modified: | 28 Oct 2022 06:45 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60264 |
Actions (login required)
 |
View Item |
