PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN TRANSPARANSI DANA DESA MENGENAI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SRIDADI KEC. SIRAMPOG KAB. BREBES MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAITUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Rifqi Fauziansyah, 151000303 (2022) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN TRANSPARANSI DANA DESA MENGENAI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SRIDADI KEC. SIRAMPOG KAB. BREBES MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAITUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text I. BAB I.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text J. BAB II.pdf Download (280kB) | Preview
	Text K. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text L. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
Preview	Text M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (123kB) | Preview

Abstract

Proses pembangunan infrastruktur menggunakan alokasi dana desa haruslah dilakukan secara proposional dan terdistribusikan tepat sasaran. Praktiknya diperlukan Badan Permusyarawatan Desa untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Namun, masih terdapat beberapa BPD yang belum melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti pengawasan BPD dalam transparansi dana desa mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Sridadi Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan transparansi dana desa mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Sridadi Kec. Sirampog Kab. Brebes menurut peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?, Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan kepada Kepala Desa terkait transparansi dana desa?, dan Apa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah guna meminimalisasi kasus penyalahgunaan dana desa? Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundangundangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahari-bahan dan kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dielaborasi dengan teori-teori hukum yang membahas permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran BPD Desa Sridadi Kecamatan Sirampog di Kabupaten Brebes Jawa Tengah dalam mekanisme fungsi pengawasan dana desa dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban guna transparansi keuangan desa berjalan dengan adanya informasi yang dapat dinilai warga desa dalam perencanaan APBDesa. Hambatan yang dihadapi oleh BPD terhadap pengawasan kepada Kepala Desa terkait transparansi dana desa yaitu kuranganya informasi yang diperoleh BPD dari pusat, aturan yang belum lengkap, serta belum menguasai peraturan-peraturan dan undang-undang, selain itu kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Desa, selain itu model hubungan BPD dengan warga desa dalam menyerap aspirasi masyarakat belum tercapai secara optimal, serta fungsi penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD tidak memiliki rancangan program khusus. Upaya yang perlu dilakukan dalam penguatan peran BPD adalah memberikan kewenangan BPD dalam tahap pelaksanaan, dan perlu ditindaklanjuti dan diperkuat melalui penyerapan aspirasi masyarakat sehingga pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan dari berbagai pihak dan berbagai level. Kata Kunci: Pengawasan, BPD, dan Transaparansi Dana Desa.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	28 Oct 2022 06:43
Last Modified:	28 Oct 2022 06:43
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60252

Actions (login required)

View Item