TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DIKAWASAN OBJEK WISATA PULAU PARI YANG DILAKUKAN OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN MASYARAKAT ADAT SEKITAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

Julfan Hasan Siregar, 141000362 (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DIKAWASAN OBJEK WISATA PULAU PARI YANG DILAKUKAN OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN MASYARAKAT ADAT SEKITAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text SKRIPSI JULFAN HASAN SIREGAR (PDF).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana pemerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari jaman dahulu sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan yang terjadi disetiap wilayah pasti terdapat unsur dan motif yang berbeda-beda serta unsur dan sebab akibatnya. Seperti yang terjadi di Pulau Pari, tindak pidana pemerasan terjadi melalui pemungutan retribusi yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peraturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihubungkan dengan praktik lapangan ? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pungutan liar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberantas pungutan liar ditempat wisata Pulau Pari ? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis tentang tindak pidana pemerasan melalui pemungutan retribusi dikawsan objek wisata pulau pari yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan masyarakat adat sekitar dihubungkan dengan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka dan metode pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan. Adapun pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis-kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan pengertin hukum, asas hukum, teori-teori hukum, konstruksi hukum, sejarah hukum dan analisis hukum. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari Bab Ketentuan umum, Azas dan Tujuan, Pengelolaan, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan, Kewenangan, Mitigasi Bencana, Hak kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Larangan, Gugatan Perwakilan, Penyidikan, Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Dihubugnkan dengan praktik lapangan, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti, maka para Terdakwa seharusnyya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atau dengan kata lain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 November 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan demi Hukum dan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara pengadilan dibebankan kepada Negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar dikawasaan objek wisata Pulau Pari adalah faktor ekonomi, faktor minimnya lapangan pekerjaan, faktor penegakan hukum dan faktor adanya kesempatan. Upaya yang dilakukan untuk memberantas pungutan liar ditempat wisata Pulau Pari yaitu upaya pre-emtif, preventiv dan represif. Kata kunci : Tindak Pidana, Pemerasan, Retribusi, Masyarakat Adat.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	14 Oct 2022 06:16
Last Modified:	14 Oct 2022 06:16
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/59743

Actions (login required)

View Item