PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Yupriani Sagala, 181000361 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A.COVER.pdf

Download (99kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F.BAB I.pdf

Download (216kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G.BAB II.pdf

Download (292kB) | Preview
[img] Text
H.BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (326kB)
[img] Text
I.BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (200kB)
[img] Text
J.BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (70kB)
[img]
Preview
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (188kB) | Preview

Abstract

Pekerjaan yang layak adalah hak setiap manusia termasuk penyandang disabilitas hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.Namun,dalam pelaksanaannya penyandang disabilitas masih sulit memperoleh haknya untuk bekerja.Di kabupaten Bandung Barat jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sangatlah rendah jika dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas usia produktif bekerja dan jumlah perusahaan di sektor formal.Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini,yaitu: 1.Bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia? 2.Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bandung Barat terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan? 3.Bagaimana hambatan dan solusi hak untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia? Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu membantu menjelaskan fakta yang berkaitan dengan hukum dan teori hukum yang berlaku dalam hal praktik pelaksanaan masalah yang diteliti dan untuk memberikan gambaran yang komprehensif.Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif.Tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan dengan tiga bahan hukum penelitian seperti primer,sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini,penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung di Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bandung Barat.Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tepatnya pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).Namun perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bandung Barat terhadap disabilitas belum maksimal.Secara represif aturan hukum belum diberlakukan karena tidak memberikan sanksi kepada Pemerintah daerah,BUMN,BUMD yang tidak mempekerjakan disabilitas sebanyak 2% dan perusahaan swasta sebanyak 1% dari jumlah pegawainya.Adapun hambatannya adalah minimnya perusahaan yang melaporkan data mengenai pekerja disabilitas,kurangnya sumber daya manusia,tidak adanya instruktur pelatihan kerja,belum dibentuknya Peraturan daerah khusus kabupaten Bandung Barat tentang kewajiban Pemerintah daerah,BUMN,BUMD dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Kata kunci: Perlindungan Hukum,Penyandang Disabilitas,ketenagakerjaan

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User: Mr Hadiana -
Date Deposited: 22 Sep 2022 03:08
Last Modified: 22 Sep 2022 03:08
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/59540

Actions (login required)

View Item View Item