PERANAN PERSEROAN DAERAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PRESFEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Desy Aryanti, NPM : 208040100 (2022) PERANAN PERSEROAN DAERAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PRESFEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

Text Artikel Desi Aryanti.doc Download (129kB)

Abstract

Perubahan Perubahan Bentuk PD. BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) haruslah sesuai dengan aspek hukum yang ada. Hal itu tentunya untuk menciptakan kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh perseroan daaerah tersebut. Keadaan ketika hal tersebut tidak dilakukan maka Perubahan Bentuk PD. BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) dari aspek keberlakuan hokum akan menjadi permasalahan hokum bagi pemerintah terlebih perubahan tersebut dipergunakan untuk menciptakan tingginya pendapatan daerah. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana Perubahan Bentuk PD. BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) dari aspek keberlakuan hokum. Bagaimana Pelaksanaan Perubahan bentuk Perusahaan Daerah (PD), menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Kertaharja Kabupaten Bandung dalam menunjang pendapatan asli daerah. Serta bagaimana seharusnya Perusahaan Daerah (PD) setelah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Kertaharja Kabupaten Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Dareah sekaligus selaras dengan asas kepastian hokum Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normative. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, Penelitian Kepustakaan. Analisis Data adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Kesimpulan yang didapatkan dalam tesis ini adalah perubahan Bentuk PD. BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) dari aspek keberlakuan hukum dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan perundangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ataupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan Perubahan bentuk Perusahaan Daerah (PD), menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Kertaharja Kabupaten Bandung dalam menunjang pendapatan asli daerah adalah memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Perusahaan Daerah (PD) setelah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Kertaharja Kabupaten Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Dareah sekaligus selaras dengan asas kepastian hukum maka harus dapat Peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Keadaan apabila hal tersebut terjadi maka dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi berhasil Kata Kunci: Perubahan, Perseroan Daerah, BPR Kertaraharja

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	14 Sep 2022 07:52
Last Modified:	14 Sep 2022 07:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/58931

Actions (login required)

View Item