Dwi Cahyani Wulandari, 161000206 (2022) TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN PAKSA OLEH ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (115kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (311kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (234kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB) | Preview |
Abstract
Perkawinan sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara eksplisit tentang perkawinan paksa. Penelitian ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karawang No. 1037/Pdt.G/2014/PA.Krw yang dimana peneliti berusaha untuk menganalisa tentang perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua yang bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang di dalam isi pasal tersebut berisi tentang syarat-syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang digunakan untuk mengkaji keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara analisis data kualitatif-dedukatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan paksa tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Anak perempuan yang menolak dikawinkan paksa oleh wali ijbar yang memiliki hak ijbar dapat mengajukan perceraian dan diperbolehkan untuk menolak dinikahkan dengan pasangan yang dipilih oleh wali nya tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banyaknya terjadi kasus perkawinan paksa adalah dengan cara memberikan sosialiasi atau memberikan informasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua tentang dampak baik dan dampak buruk dari pelaksanaan perkawinan paksa tersebut. Kemudian, kedua orang tua tidak boleh memksakan kehendaknya untuk mejodohkan anaknya dengan pilihan mereka. Kata Kunci : perkawinan, paksa, orang tua
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 19 Jul 2022 07:02 |
| Last Modified: | 19 Jul 2022 07:02 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57968 |
Actions (login required)
 |
View Item |
