Urai Madani Alyasin, 161000310 (2022) KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM REVITALISASI TAMAN MONAS BERDASARKAN KEPRES NO.25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN MEDAN MERDEKA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (218kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (244kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB) | Preview |
Abstract
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp150 miliar untuk merevitalisasi lapangan Monumen Nasional, dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta dalam APBD 2019. Revitalisasi dilakukan untuk perbaikan cat tugu Monas hingga perbaikan taman, serta berencana membangun plaza yang akan dilengkapi dengan fasilitas publik yang ditargetkan selesai pada Februari 2020. Meski proyek tersebut hampir rampung, revitalisasi kawasan Monas ini terancam gagal. Pasalnya, DPRD menuding Pemerintah DKI Jakarta telah melanggar Kepres No. 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai Bagaimana pengaturan revitalisasi Taman Monas di kawaan Medan Merdeka berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ? Bagaimana kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam revitalisasi Taman Monas berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data skunder/ data kepustakaan. Alat pengumpul data diwujudkan melalui metode penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan browsing di Internet, membaca berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hasil penelitian peneliti sebelumnya, dan sumber terkait lainnya. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur serta data primer berupa data lapangan. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yang disusun secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil penelitian yaitu Pengaturan revitalisasi Taman Monas di Kawasan Medan Merdeka sudah berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Pembangunan Taman Medan Merdeka dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan Rencana sebagaimana tergambar dalam peta yang menjadi lampiran Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995. Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam revitalisasi Taman Monas berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah dijalankan sesuai aturan meskipun izin yang diberikan terlambat disampaikan oleh pihak Pemprov kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, revitalisasi Monas seharusnya atas rekomendasi Komisi Pengarah. Kata Kunci : Revitalisasi, Medan Merdeka, Monas
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 19 Jul 2022 06:56 |
| Last Modified: | 19 Jul 2022 06:56 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57967 |
Actions (login required)
 |
View Item |
