KEKUATAN EKSEKUTORIAL PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Almira Jasmine, 181000370 (2022) KEKUATAN EKSEKUTORIAL PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. Cover.pdf

Download (26kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F. Bab 1.pdf

Download (277kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. Bab 2.pdf

Download (205kB) | Preview
[img] Text
H. Bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (133kB)
[img] Text
I. Bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (136kB)
[img] Text
J. Bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (11kB)
[img]
Preview
Text
K. Daftar Pustaka.pdf

Download (148kB) | Preview

Abstract

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang mengharuskan pengikatannya dibuat dengan menggunakan akta otentik berupa Akta Jaminan Fidusia dan dilakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri sering ditemukan perjanjian pengikatan jaminan tanpa diikuti pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan kemudian tidak didaftarkan pada KPF sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini yaitu kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2015. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian pengikatan jaminan fidusia, bagaimana kekuatan eksekutorial perjanjian pengikatan jaminan fidusia dan bagaimana kendala-kendala pelaksanaan eksekusi perjanjian pengikatan jaminan fidusia beserta upaya yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan melalui pendekatan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah. Pada penelitian ini data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kekuatan hukum perjanjian pengikatan jaminan fidusia bukanlah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial meskipun dalam perjanjian tersebut telah terdapat kata sepakat antara para pihak. Perjanjian pengikatan jaminan fidusia tanpa disertai Akta Jaminan Fidusia dan tidak didaftarkan pada KPF tidak dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJF, tetapi proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Praktek pelaksanaan eksekusi terhadap perjanjian pengikatan jaminan fidusia memiliki beberapa kendala pada saat pertama, keabsahan sertifikat jaminan fidusia diragukan, Kedua, jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia, Ketiga, keberatan dari pihak debitur. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User: Mr Hadiana -
Date Deposited: 11 Jun 2022 06:10
Last Modified: 11 Jun 2022 06:10
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57732

Actions (login required)

View Item View Item