JAMINAN SOSIAL TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Muchammad Rakha Arban, 151000336 (2022) JAMINAN SOSIAL TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F. BAB I.pdf

Download (298kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB II.pdf

Download (865kB) | Preview
[img] Text
H. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (241kB)
[img] Text
I. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (180kB)
[img] Text
J. BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (98kB)
[img]
Preview
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (135kB) | Preview

Abstract

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Bagaimana bentuk Jaminan Sosial yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian Jaminan Sosial terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Bandung, dan Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam menangani pengemis dan gelandangan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk Jaminan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung diantaranya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung, faktor pendukung dalam pemberian Jaminan Sosial kepada gelandangan dan pengemis diantaranya bantuan dari pemerintah, peran serta masyarakat dan koordinasi dengan dinas, sedangkan faktor penghambat diantaranya pada saat melakukan penertiban atau razia terdapat beberapa yang melakukan pemberontakan atau melarikan diri agar tidak tertangkap oleh petugas sehingga program-program pemberian Jaminan Sosial oleh Dinas Sosial bagi gelandangan dan pengemis kurang merata karena pada saat dimasukkan ke Rumah Perlindungan Sosial terjadi kelebihan kapasitas di Rumah Perlindungan Sosial karena terlalu banyak akibat tempatnya kurang luas, dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani pengemis dan gelandangan di Kota Bandung pemberian solusi guna pencapaian tujuan pembinaan diantaranya usaha pencegahan, usaha penanggulangan, dan usaha rehabilitasi sosial. Kata kunci: Jaminan Sosial, Pengemis dan Gelandangan, Kota Bandung .

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User: Mr Hadiana -
Date Deposited: 11 Jun 2022 04:50
Last Modified: 11 Jun 2022 04:50
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57730

Actions (login required)

View Item View Item