PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE

Putri Handaru, NPM : 188040038 (2022) PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

[img] Text
Artikel Putri Handaru MIH.docx

Download (58kB)

Abstract

Perkembangan masyarakat yang semakin komplek pada saat ini diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru dan semakin meningkat pula kuantitasnya, yang pada muaranya nanti akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal apabila jumlah penghuni dengan petugas yang ada tidak berimbang, atau dengan perkataan lain jumlah narapidananya melebihi kapasitas. Adapun warga binaan tetap memiliki hak-hak yang sudah tertuang dalam undang-undang, salah satunya hak remisi. Persoalan kelebihan kapasitas terjadi dihampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Maka permasalahan tersebut bila dihubungkan dengan hak warga binaan yaitu remisi, dinilai akan menjadi salah satu alternatif dalam menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas. Bertolak dari hal tersebut di atas, substansi permasalahan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pemberian hak remisi sebagai upaya menanggulangi kelebihan kapasitas di Lapas dan kebijakan formulatif yang sesuai untuk mengatur hal tersebut. Dua permasalahan pokok tersebut pada intinya ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam mengatasi masalah over kapasitas penjara di Indonesia pada saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam mengatasi masalah over kapasitas penjara di Indonesia pada masa mendatang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau dengan kata lain normatif empiris. karena dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menguraikan fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian hak remisi dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan. Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi over kapasitas penjara di Indonesia pada saat ini adalah dengan Pertama, pembangunan lapas/rutan baru dan penambahan ruang hunian, Kedua, pemerataan/pemindahan narapidana. Ketiga, optimalisasi/penyeder-hanaan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) misalnya penyederhanaan syarat administratif dalam pengajuan asimilasi, PB, CMB, dan CB. Selain itu, narapidana dengan pidana dibawah satu tahun diberikan CB dengan ketentuan apabila selama cuti melakukan tindak pidana lagi maka lama cuti yang dijalani tidak dihitung sebagai masa hukuman. Perlu juga dipertimbangkan pendelegasian wewenang pemberian PB bagi narapidana 5 tahun ke bawah kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Keempat, pemberian remisi umum dan remisi khusus. Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi masalah over kapasitas penjara di Indonesia pada masa mendatang dapat dilihat pada Konsep KUHP yang berusaha melakukan beberapa pembaharuan, yakni yang Pertama dengan memperkenalkan pedoman pemidanaan dan lebih menekankan fungsi denda dalam politik kriminal, Kedua dengan permaafan hakim, Ketiga dengan elatisitas pemidanaan, Keempat kebijakan preventif.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2022
Depositing User: Mrs Lusiawati -
Date Deposited: 06 Jun 2022 06:47
Last Modified: 06 Jun 2022 06:52
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57704

Actions (login required)

View Item View Item