KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Fanny Hanesty, 181000003 (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (462kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (343kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (229kB) | Preview

Abstract

Rokok mengandung zat adiktif yang membahayakan penggunanya termasuk anak-anak. Larangan rokok terhadap anak-anak tidak diindahkan baik oleh anakanak maupun oleh penjual rokok, khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu membahayakan anak-anak. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi penjualan rokok pada anak dan implementasi kebijakan hukum pidana terhadap penjualan rokok pada anak serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari bahaya mengkonsumsi rokok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pendekatan yuridis sosiologis, tahap penelitian kepustakaan dan lapangan, studi dokumen dan studi lapangan, dan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap penjualan rokok pada anak, merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana pembiaran anak dalam penyalahgunaan zat adiktif. Kebijakan hukum pidana dalam hal menanggulangi tindak pidana pembiaran anak dalam penyalahgunaan zat adiktif telah dilakukan melalui ketentuan Pasal 76J ayat (2) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Perlidungan Anak, serta Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Implementasi kebijakan hukum pidana terhadap penjual rokok pada anak belum diterapkan dengan baik di Kota Pekanbaru, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat khususnya penjual rokok di warung-warung tradisional tentang pembiaran anak dalam penyalahgunaan zat adiktif merupakan tindak pidana serta karena tidak adanya tindakan dari pemerintah setempat terkait penjualan rokok pada anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari bahaya mengkonsumsi rokok diantaranya dimulai dari diri sendiri, serta upaya dari luar yaitu upaya meyakinkan anak akan bahaya merokok, menanamkan rasa jiwa sosial serta iman yang kuat terhadap diri anak tersebut, dari sisi keluarga yaitu peran orang tua lebih mengawasi anaknya dengan menjalin komunikasi, kemudian melakukan kegiatan yang positif seperti menyalurkan bakat minat anak ke arah positif, selanjutnya melakukan pengawasan seperti razia agar tidak ada lagi penjual yang menjual rokok ada anak-anak. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penjualan Rokok

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	21 Apr 2022 04:41
Last Modified:	21 Apr 2022 04:41
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56938

Actions (login required)

View Item