Abdul Haris, 151000114 (2022) TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
Text
skripsi Abdul Haris S.H..pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB) |
Abstract
Pendaftaran hak atas tanah merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk menegakkan kepastian hukum. Namun pendaftaran tanah tersebut belum dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Cirebon. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Cirebon. tujuan dari penulisan ini adalah 1) menganalisa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 2) menganalisa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kabupaten Cirebon, 3) menganalisa hambatan pada pengaruhnya dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan masyarakat pada Kabupaten Cirebon, dan 4) menganalisa solusi dari hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di BPN Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian adalah 1) pendaftaran tanah dengan PTSL sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, 2) hambatan yang terjadi pada pelaksanaan PTSL adalah keterbatasan sumber daya, jangkauan wilayah yang luas dan tanah belum terregister pada buku C sehingga petugas harus membantu masyarakat untuk melengkapi data sesuai persyaratan pendaftaran tanah, 3) hambatan yang terjadi tidak mempengaruhi tujuan hukum dan 4) solusi yang direkomendasikan adalah melakukan sosialisasi PTSL dengan komprehensif dan tepat sehingga masyarakat berkontribusi pada pelaksanaan PTSL. Kesimpulan pada penelitian ini adalah PTSL dapat dilakukan dengan cepat, tepat jika memperoleh dukungan masyarakat, saran dari penelitian ini adalah sebelum pelaksanaan PTSL maka sosialisasi pada masyarakat memegang peranan penting karena sosialisasi adalah memberikan edukasi untuk kelancaran program. Kata kunci: PTSL, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 05 Apr 2022 02:00 |
Last Modified: | 05 Apr 2022 02:00 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56609 |
Actions (login required)
View Item |