Reza Nabela, 171000152 (2022) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1. COVER.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB 1.pdf Download (301kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB 2.pdf Download (254kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB) |
|
|
Text
10. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB) |
|
|
Text
11. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB) |
|
|
Text
12. DAF PUSTAKA.pdf Download (55kB) | Preview |
Abstract
Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh akses kesehatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya. Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di antaranya, UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), (2), (3), UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Namun secara faktual, Kota Bandung yang terkenal dengan sebutan Kota Pelajarnya, terdapat banyak anak terlantar yang masih belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kota Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti, Bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak terlantar oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung? Apa saja hambatan yang di hadapi ketika melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap anak terlantar? Bagaimana solusi dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar di Kota Bandung?. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan cara melakukan penelusuran bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dimiliki penulis kemudian dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan suatu gambaran dari masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi anak terlantar. Demi mewujudkan terlaksananya aturan tersebut, Dinas Sosial bekerjasama dengan beberapa instansi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan mengadakan program-program yang menunjang tercapainya kesejahteraan bagi anak terlantar. Program-program tersebut berdampak sangat baik bagi anak terlantar yaitu pemberian bantuan kebutuhan dasar anak terlantar, memberikan akses pendidikan gratis bagi anak terlantar, memberikan jaminan kesehatan bagi anak terlantar dan pemberdayaan anak terlantar sehingga anak terlantar bisa bertumbuh dengan baik. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemerintah Daerah, dan Anak Terlantar
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2022 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 04 Feb 2022 03:59 |
| Last Modified: | 04 Feb 2022 03:59 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/55467 |
Actions (login required)
 |
View Item |
