KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOPERASI YANG LAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENGGELOLAAN DANA DALAM KEGIATAN MENGHIMPUN MODAL PENYERTAAN DARI MASYARAKAT

ALDY GERALDY HEDRAWAN, NPM. 091000317 (2016) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOPERASI YANG LAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENGGELOLAAN DANA DALAM KEGIATAN MENGHIMPUN MODAL PENYERTAAN DARI MASYARAKAT. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img]
Preview
Text
5. KATA PENGANTAR.pdf - Updated Version

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. DAFTAR ISI.pdf - Updated Version

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB I.pdf - Updated Version

Download (349kB) | Preview
[img] Text
11. BAB V.pdf - Updated Version
Restricted to Repository staff only

Download (92kB)
[img] Text
10. BAB IV.pdf - Updated Version
Restricted to Repository staff only

Download (237kB)
[img]
Preview
Text
8. BAB II.pdf - Updated Version

Download (303kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (180kB) | Preview
[img] Text
9. BAB III.pdf - Updated Version
Restricted to Repository staff only

Download (284kB)

Abstract

Salah satu cara memajukan perekonomian Indonesia adalah berkoperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang mengutamakan kemakmuran rakyat bukan kemakmuran perseorangan, yang manahal tersebut menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dari perwujudan pemerataan kesempatan berusaha, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengarahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota yang lebih lanjut diatur oleh PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tersebut mengharapkan semangat pengembangan pengelolaan koperasi yang profesional demi pembangunan perekonomian di Indonesia, sementara itu justru ada pula koperasi yang bermasalah dan para pengurusnya berakhir di penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana tertentu dan/ataupun harus mengganti kerugian kepentingan anggota dan non-anggotanya yang modalnya disertakan dalam koperasi yang bersangkutan. Dengan setatusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha, koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, UUNo.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut ajaran doctrine of identification. Dalamhalkasus-kasus penyalahgunaan penarikan dan pengelolaan dana koperasi dari modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, maka dapat ditempuh dengan dua pendekatanya itu dengan “penal” dan “non penal” sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, metode yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah studi literatur dan wawancara, kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dari dua kasus yakni KCKGP dan KSUS BMT Isra, bahwa kedua koperasi dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan dari masyarakat, kedua koperasi telah menyalahi ketentuan dari Pasal 46 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana produk dari modal penyertaan kedua koperasi tersebut salah satunya adalah untuk membiayai usaha simpan pinjam tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia. Maka dari itu Pasal 7 UU TPPU dirasa tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut, dan sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada kasus-kasus koperasi tersebut dapat dilakukan adalah dengan pendekatan “Penal” dan “Non Penal”. Kata Kunci : Koperasi, Korporasi, Kebijakan dan Modal

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2009
Depositing User: Ramadhan S -
Date Deposited: 02 Aug 2016 16:57
Last Modified: 02 Aug 2016 16:57
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5508

Actions (login required)

View Item View Item