IMPLEMENTASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Salma Sabila, 161000347 (2021) IMPLEMENTASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (569kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (249kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Dewan Pewakilan Rakyat, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Konsekuensi yuridis hak PAW apabila tetap berada di tangan partai politik. Konsep demokrasi suatu negara tereksplisitnya adanya hak asasi manusia dan secara konstitusi bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat bukan wakil partai politik. Hak PAW partai politik terhadap anggotanya tersebut adalah hak yang dapat mengakibatkan anggota DPR untuk tidak menyuarakan suara rakyat secara total dan tidak ada kebebasan anggota DPR untuk menjalankan amanat rakyat. Hak PAW Partai Politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan melakukan PAW keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Indonesia dalam struktur ketatanegaraannya memiliki lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Namun Anggota lembaga perwakilan yang sedang menjabat dapat diganti kedudukannya dengan anggota lain dengan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Mekanisme ini disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dalam implementasinya, mekanisme PAW merupakan sarana yang positif dan efektif untuk memaksimalkan kinerja lembaga perwakilan, tetapi terdapat juga berbagai permasalahan yang muncul antara lain penggantian anggota lembaga perwakilan ditengah masa jabatannya akan membuat tujuan dari pemilihan umum yang terlaksana menjadi menyimpang karena anggota lembaga perwakilan yang terpilih oleh rakyat daapat berganti akibat putusan partai politik. Selain itu sengketa antara anggota lembaga perwakilan dengan partai pengusungnya tidak dapat dihindari akibat proses yang tidak tepat dalam melaksanakan mekanismenya. Kata Kunci: Penggantian Antar Waktu, Dewan Perwakilan Rakyat, Demokrasi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	21 Dec 2021 03:03
Last Modified:	21 Dec 2021 03:03
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54797

Actions (login required)

View Item