RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH AYAH KANDUNG WARGA NEGARA ASING (WNA)

ERVIN ALEXANDER ARITONANG, NPM : 188040003 (2021) RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH AYAH KANDUNG WARGA NEGARA ASING (WNA). Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

[img] Text
Artikel Ervin Alexander Aritonang.docx

Download (27kB)

Abstract

Dasar penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi kepada Britania Ludwick berkewarganegaraan Indonesia yang mengalami pengalaman menyakitkan karena diterlantarkan oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Inggris. Sehingga kejadian tersebut telah dilaporkan oleh ibunya Britania bernama Lidya ke Kepolisian daerah jawa Barat (POLDA JABAR). Namun karena si ibu ingin mengutamakan kepentingan hak-hak si anak maka si ibu menginginkan penyelesaian kasus Britania ditangani dengan konsep restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.Bagaimana Legal Standing (kedudukan Hukum) dari penerapan restoratif justice pada tindak pidana penelantaran anak WNI oleh ayah WNA berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pidana di Indonesia, 2.Bagaimana pelaksanaan restorative justice dalam menangani tindak pidana penerlantaran anak WNI oleh ayah WNA untuk mendahulukan kepentingan si Anak, tanpa aturan yang cukup tegas dalam perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian Deskriftif analitis karena dilakukan dengan cara menganalisis secara sitematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum dan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan mengenai upaya restorative justice pada perkara penelantaran anak. Hasil yang didapatkan bahwa untuk kasus yang dialami Britania, dengan melihat dan menganalisis peraturan perundan-undangan maka kasus Britania sudah seharusnya diselesaikan dengan konsep restorative justice, demi terwujudnya keadilan bagi si koban dan juga pelaku yang keduanya merupakan satu lingkup keluarga, dengan mengembalikan hak-hak si anak dan tanggung jawab ayahnya kepada si anak tanpa harus memberikan hukuman pidana penjara bagi si ayah, karena akan berpengaruh kepada harkat martabat si anak sehingga mempengaruhi tumbuh kembang si anak sebagai generasi Bangsa. Faktanya, pengaturan mengenai restorative justice sangatlah kurang, karena peraturan yang menegaskan tentang restorative justice yang dinyatakan pada Keputusan Direktur Jendral. Badan Peradilan umum hanya memberikan penegasan kepada hakim-hakim, sementara gerbang utama dari restorative justice sendiri adalah bermula dari pihak kepolisian, Keadilan dalam masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan pengaturan mengenai restorative justice dibentuk dalam sebuah undang-undang khusus dengan ruang lingkup yang lebih luas dan detail berlaku bagi semua penegak hukum.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2021
Depositing User: Mrs Lusiawati -
Date Deposited: 04 Dec 2021 03:11
Last Modified: 04 Dec 2021 03:11
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54419

Actions (login required)

View Item View Item