PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN

Irma Ardhya Wastika Susanto, 161000176 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (466kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (375kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB) | Preview

Abstract

Kepemilikan tanah merupakan Hak Asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Sertifikat Hak Milik merupakan bukti otentik kepemilikan tanah oleh Masyarakat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam prakteknya, persengketaan mengenai tanah sering kali terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab yang membuat kekuatan hukum sertifikat diragukan. Kasus yang sering terjadi dalam kasus pembatalan sertifikat hak milik atas tanah karena cacat administrasi. Lalu kasus lainnya yaitu pembatalan karena melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap seperti pembatalan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung. Pemilik sertifikat yang dibatalkan Badan Pertanahan Nasional tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai bagaimana pengaturan mengenai pembatalan sertifikat hak milik atas tanah? bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik yang sertifikat hak miliknya dibatalkan? dan bagaimana penyelesaian kasus pertanahan yang berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung? Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur data serta data primer berupa data lapangan. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa inventaris, klasifikasi, dan analisis data yang ada. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa pengaturan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bentuk perlindungan hukum pada pemilik yang sertifikat hak miliknya yaitu termasuk ke dalam bentuk perlindungan hukum refresif. Lalu penyelesaian kasus pertanahan yang bekaitan dengan sengketa pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung melalui persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	04 Nov 2021 02:29
Last Modified:	04 Nov 2021 02:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/53611

Actions (login required)

View Item