PENGENAAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER ATAS ADSENSE BERDASARKAN ASAS THE FOUR MAXIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Selia Efendi, 161000363 (2021) PENGENAAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER ATAS ADSENSE BERDASARKAN ASAS THE FOUR MAXIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (236kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB) | Preview

Abstract

Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Termasuk penghasilan yang diterima oleh youtuber, selama ini para youtuber menganggap tidak akan dikenakan pajak padahal semestinya dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengenaan wajib pajak penghasilan terhadap youtuber atas adsense. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Hasil penelitian youtuber merupakan salah satu profesi yang sangat menjanjikan dengan jumlah penghasilan yang banyak sehingga mereka dikenakan pajak penghasilan. Para youtuber berpotensi membantu perekonomian Indonesia yang tengah kesulitan anggaran dengan cara membayar pajak penghasilan. Para youtuber merupakan wajib pajak atas penghasilan dari kegiatan mereka berupa adsense yaitu penghasilan yang diperoleh dari konten yang mereka buat. Jika ada wajib pajak youtuber yang mangkir merupakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum pajak. Dalam hal ini artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam mengawasi dan juga menegakkan peraturan tentang pemungutan pajak penghasilan khususnya bagi seorang youtuber yang sangat berpotensi untuk membantu perekonomian Negara Indonesia. Kata kunci : Pajak, Penghasilan, YouTuber, AdSense

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	27 Oct 2021 06:34
Last Modified:	27 Oct 2021 06:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/53393

Actions (login required)

View Item