PENGANTURAN DAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Yahdi Miffta Huddin, NPM. 178040043 (2021) PENGANTURAN DAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

[img] Text
Adhe Tantowi_MIH copy.docx

Download (22kB)

Abstract

Lie detector sering digunakan penyidik dketika kesulitan dalam mendapatkan alat bukti dan untuk membantu menguatkan BAP yang telah dibuat oleh penyidik karena keterangan tersangka yang selalu berubah-ubah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji, Bagaimana keabsahan penggunaan alat lie detector yang digunakan penyidik untuk mengetahui kebenaran pada saat Berita Acara Pemeriksaan? Bagaimana proses penggunaan alat lie detector pada saat proses penyidikan? Bagaimana hakim dapat menjadikan keyakinannya untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan pada alat lie detector dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penelitian ini memeroleh hasil yaitu pertama, penggunaan alat lie detector oleh penyidik untuk mengetahui kebenaran pada saat Berita Acara Pemeriksaan sah apabila yang pendeteksian dilakukan oleh Ahli Polygraph. Kemudian ahli tersebut bersaksi di persidangan mengenai bohong atau tidaknya terdakwa saat proses BAP berlangsung sesuai dengan Pasal 184 ayat (2) poin b KUHAP. Kedua, proses penggunaan alat lie detector yang dilakukan penyidik secara teknis diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perka Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan barang bukti polygraph 135 (deteksi kebohongan) wajib memenuhi persyaratan formal: a) permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi kepada Kepala Labfor Mabes Polri; b) laporan polisi; c) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d) surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi/tersangka, bila saksi/tersangka didampingi oleh penasihat hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. Proses pengujian alat pendeteksi kebohongan (lie detector) antara lain yaitu: a) Seorang tersangka yang akan diuji dengan Lie Detector, duduk di bangku dan berada diruangan interogasi hanya ada dua orang, yaitu penguji (penyidik forensik) dan orang yang diuji (tersangka); b) Beberapa sensor yang terhubung dengan kabelkabel pada Lie Detector dipasang ditubuh seorang yang akan diuji. Sensor-sensor tersebut antara lain yaitu: a) Sensor Respiratory Rate (Pneumograph); b) Manset Tekanan Darah (Blood Pressure Cuff); c) Galvanic Skin Resistance (GSR); Penguji selanjutnya memberikan beberapa pertanyaan kepada tersangka, dan dengan jawabanya atau tidak. Penguji akan membaca grafik untuk mengetahui reaksi yang normal dan yang tidak normal (fluktuatif) dari tersangka; Penguji melakukan analisa dari hasil tes pengujian Lie Detector untuk mengetahui seorang tersangka berbohong atau jujur. Hakim menempatkan hasil pemeriksaan menggunakan alat lie detector sebagai Keterangan Ahli di Pengadilan yang tentunya bukan sebagai 136 penentu keyakinan hakim dalam memutus. Dapat pula dari rangkaian keterangan ahli polygraph, keterangan saksi dan barang bukti tersebut, Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sebagai alat bukti petunjuk. Hasil dari alat lie detector atau analisis ahli poligraph tidak dapat dijadikan petunjuk oleh hakim secara berdiri sendiri.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2021
Depositing User: asep suryana
Date Deposited: 23 Oct 2021 07:13
Last Modified: 23 Oct 2021 07:13
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/53329

Actions (login required)

View Item View Item