Yoyon Karyono, 171000334 (2021) PENERAPAN ASAS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI PADA PERADILAN MILITER DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (270kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (342kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB) |
|
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB) |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) | Preview |
Abstract
Masyarakat yang melakukan tindak pidana pada umumnya akan diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan umum dalam lingkungan peradilan umum. Namun bagi kalangan anggota militer yang melakukan perbuatan tindak pidana akan diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan militer dalam lingkungan peradilan militer. Dalam perkembangan ternyata adanya permasalahan yang timbul yaitu anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dan diadili di pengadilan militer sehingga dianggap menyalahi asas equality before the law atau asas kesamaan dimata hukum. Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang akan ditelliti yaitu Bagaimana yurisdiksi kewenangan peradilan militer di Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia? Bagaimana penerapan asas kompetensi absolut peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI pada peradilan militer di Indonesia? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan asas kompetensi absolut peradilan militer di Indonesia? Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan suatu masalah dengan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan landasan teori, adapun Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak pengadilan militer ataupun pada pihak yang berkompeten. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Yurisdiksi kewenangan peradilan militer di Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tercantum pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Serta penerapan asas kompetensi absolut peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI pada peradilan militer di Indonesia menggunakan undang – undang Nomor 31 tahun 1997, dalam perkembangannya pengaturan terkait dengan pembagian yurisdiksi kewenangan mengadili serta penerapan Peradilan Militer memiliki beberapa kendala. Seyogyanya Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 yang dianggap tidak sejalan dengan asas equality before the law serta tidak selaras dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan dipertegas kembali dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu direvisi oleh pemerintah serta instansi terkait sehingga sejalan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Kata Kunci : Equality Before the Law, Kompetensi Absolut, Peradilam Militer,
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 06 Oct 2021 04:18 |
| Last Modified: | 06 Oct 2021 04:18 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52888 |
Actions (login required)
 |
View Item |
