PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DARI OBAT-OBATAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN EXPIRED DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Amara Ramadhanty Nurputeri, 171000178 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DARI OBAT-OBATAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN EXPIRED DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB 1.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB 2.pdf Download (248kB) | Preview
	Text 9. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text 10. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text 11. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
Preview	Text 12. DAF PUSTAKA.pdf Download (136kB) | Preview

Abstract

Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Seluruh peraturan yang ada dibuat untuk melindungi pasien dari dampak perbuatan keselahan pelaku medis yang dapat merugikan pasien. Perlunya perlindungan hukum terhadap beredarnya obat-obatan tanpa mencantumkan expired. Selanjutnya BPOM yang dijadikan suatu dasar hukum bagi Dinas Kesehatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Yang Sakit Dampak Dari Obat-Obatan Yang Tidak Mencantumkan Expired, Tanggung Jawab Rumah Sakit dan BPOM Terhadap Hak Pasien Yang Sakit Dampak Dari Obat-Obatan Yang Tidak Mencantumkan Expired, kemudian Permasalahan dan Solusi Terhadap Hak Pasien Yang Sakit Dampak Dari Obat-Obatan Yang Tidak Mencantumkan Expired. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan Kesehatan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan saja, melainkan difasilitasi juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan pasien dalam mengkonsumsi produk. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kemudian berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, pasien berhak mendapatkan hak hidup tentram, aman, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin. BPOM selaku pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini mengawasi peredaran obat dan makanan mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat yang sama didepan hukum. Apabila apoteker melakukan pelanggaran kode etik, dapat dikenakan sanksi organisasi, berupa: pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Pasien, Obat Expired, Hukum Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	05 Oct 2021 06:37
Last Modified:	31 Jul 2023 15:28
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52873

Actions (login required)

View Item