Fela Medisa, 171000105 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK PAKAI YANG DIGUGAT OLEH PEMILIK SKGR ( SURAT KETERAGAN GANTI RUGI ) DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. JUDUL.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB 1.pdf Download (275kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB 2.pdf Download (351kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) |
|
|
Text
L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) |
|
|
Text
M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB) | Preview |
Abstract
Hak Pakai diatur di dalam Pasal 43 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sertifikat Hak Pakai merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan suatu alas hak untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah di Provinsi Riau. SKGR ini diatur berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22/05/1984. Pemegang hak atas tanah diharuskan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, sertifikat hak atas tanah dikeluarkan sebagai kepentingan pemegang hak yang harus sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang didaftarkan pada buku tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Universitas Riau yang memiliki Sertifikat Hak Pakai atas sebidang tanah yang telah terdaftarkan di BPN lalu digugat oleh PT. Hasrat Tata Jaya yang memiliki SKGR. Para pihak sudah melalui upaya hukum baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, peneliti juga menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif, dan tahap penelitian yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan juga disertakan dengan penelitian lapangan, alat pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kedudukan Hak Pakai adalah sebagai alat bukti yang kuat untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah. Kedudukan SKGR adalah sebagai bukti awal untuk melakukan konversi berdasarkan UUPA. Universitas Riau yang memiliki Sertifikat Hak Pakai atas sebidang tanah Nomor 14 dan Nomor 15 yang telah terdaftar di BPN digugat oleh PT. Hasrat Tata Jaya yang memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi. Dalam proses upaya hukumdimenangkan oleh PT. Hasrat Tata Jaya yang mana pembuktian SKGR ini berdasarkan pada alat bukti yang telah memenuhi syarat baik secara tertulis, terdapanya saksi, pengakuan dari para pihak dan hal - hal lainnya. Perlindungan hukum bagi pemilik Hak Pakai apabila digugat oleh pemilik SKGR adalah pemegang Sertifikat Hak Pakai tidak perlu untuk membuktikan mengenai hak atas tanah karena beban pembuktian mengenai hak atas tanah akan dibebankan kepada pihak Penggugat. Kata Kunci : Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Pendaftaran Tanah
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 01 Oct 2021 07:04 |
| Last Modified: | 01 Oct 2021 07:04 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52732 |
Actions (login required)
 |
View Item |
