HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DENGAN PENCANTUMAN SANKSI PIDANA DI BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN (UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN).

Wing Barzal, NPM. 168040007 Hukum Pidana (2021) HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DENGAN PENCANTUMAN SANKSI PIDANA DI BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN (UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN). Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img] Text
Wing Barzal_MIH copy.doc

Download (82kB)

Abstract

Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)." Ketentuan-ketentuan tersebut dalam rangka perlindungan terhadap pasien dari tindakan tenaga medis. Contoh kongkrit yang menyebabkan kerugian pasien oleh penanganan tenaga medis adalah penggunaan Streptomycin oleh tenaga medis. Penggunaan tersebut apabila tidak dilakukan dengan benar dan melihat kondisi pasien dapat saja mengakibatkan kematian. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan penal dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta bagaimana kedudukan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap pasien. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, Penelitian Kepustakaan. Analisis Data adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundang Bandung Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan penal dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendasarkan pad ketentuan Pasal Pasal 23 yang memberikan kewajiban kepada dokter yang ada di Indonesia, dalam memberikan pelayanan kedokteran harus dilihat dari dasar keahlian yang dimiliki. Maksud dari keahlian yang dimiliki artinya tidak dibenarkan secara hukum apabila dokter melakukan pelayanan kedokteran yang tidak sesuai dengan dasar keahlian yang dimiliki dan izin yang diberikan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran. Keahlian dan izin ini merupakan standar yang wajib dimiliki oleh setiap dokter sebelum melakukan pelayanan kedokteran terhadap pasien, apabila dokter memberikan pelayanan kedokteran tidak bersandarkan kepada keahlian yang dimiliki, maka dokter dapat dinyatakan melanggar standar yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Kedudukan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap pasien asalah berkenaan dengan kerugian yang sering diderita pasien akibat kesalahan (kesengajaan/kealpaan) para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktek sesuai dengan standar profesi, saat ini masyarakat telah memenuhi pengetahuan serta kesadaran yang cukup terhadap hukum yang berlaku, sehingga ketika pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap telah terjadi malpraktik, masyarakat akan mengajukan gugatan baik kepada sarana pelayanan kesehatan maupun kepada tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya atas kerugian yang mereka derita dengan tujuan pemberian sanksi dan gati kerugian Kata Kunci: Hukum Pidana, Kesehatan, Pasien.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Manajemen 2021
Depositing User: asep suryana
Date Deposited: 02 Aug 2021 08:17
Last Modified: 02 Aug 2021 08:17
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52288

Actions (login required)

View Item View Item