KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Muhammad Ilham, 161000392 (2020) KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (617kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (678kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (440kB) | Preview

Abstract

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi saat ini disertai dengan cara menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pengembalian aset. Identifikasi masalah dalam penelitian ini Bagaimana kebijakan hukum acara pidana terhadap perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ? dan Apakah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat sejalan dengan konsep Restorative Justice yang sedang berkembang saat ini ?. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan suatu masalah dengan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan landasan teori, adapun Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding pada pengadilan tinggi bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan konseptual mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi terdapat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata melalui gugatan secara perdata. Hal tersebut masih memiliki kelemahan, Pertama apabila kasus telah dijatuhkan putusan inkracht, kedua perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, bersifat fakultatif. Model yang ideal dalam perampasan aset tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan mekanisme hukum baru dengan penerapan NonConviction Based Asset For feiture, dan menggunakan pembuktian delik materiil, sehingga konsep pemidanaan secara Restorative Juctice dapat sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi apabila dielaborasi dengan penerapan Non-Conviction Based Asset For feiture agar tujuan dari perampasan aset dapat dilaksanakan dan tidak melanggar asas Praduga Tidak Bersalah. Kata Kunci : Kebijakan hukum acara pidana, Korupsi, Pengembalian aset, Restoratif Justice

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	29 Jul 2021 05:16
Last Modified:	12 Aug 2021 06:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52262

Actions (login required)

View Item