PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN ATAS KELALAIAN APOTEKER DALAM PEMBERIAN OBAT KADALUARSA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Imas Kurniasih, 161000093 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN ATAS KELALAIAN APOTEKER DALAM PEMBERIAN OBAT KADALUARSA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 1.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text I. BAB 2.pdf Download (281kB) | Preview
	Text J. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text K. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text L. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
Preview	Text M. DAFTRA PUSTAKA.pdf Download (172kB) | Preview

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Apoteker memiliki tugas untuk pengendalian sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat. Apoteker memiliki tanggung jawab yang sangat besar didalam penyerahan obat, agar obat yang pasien dapat memiliki dosis, indikasi serta cara penggunaan yang tepat agar pengobatan yang didapat oleh pasien efektif. Penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisa mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum poditif dan bagaimana penerapan prakteknya di Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka. Setelah data didapat selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data yang selanjutnya dinalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian apoteker dapat dilihat dalam KUHPerdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien yaitu dengan jalur mediasi, jika mediasi tidak terselesaikan, maka pasien dapat menggugat apoteker pada jalur litigasi maupun non litigasi. Untuk non litigasi dapat menggunakan jasa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan akibat hukum bagi apoteker yaitu memberikan ganti rugi kepada pasien apabila terbukti telah melakukan kelalaian serta bertanggungjawab kepada profesinya baik didalam segi perdata maupun dalam segi pidana. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Apoteker, Obat

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	29 Jul 2021 03:53
Last Modified:	12 Aug 2021 06:36
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52257

Actions (login required)

View Item