STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI PARTISIPAN ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Fauzaan, 151000349 (2021) STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJADI PARTISIPAN ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text cover.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (449kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (447kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) | Preview

Abstract

Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) menjadi perhatian masyarakat. Cita cita ISIS adalah mendirikan Negara Islam di Irak dan Syria (Suriah). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang lakukan adalah menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam. Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial hingga sampai ke Indonesia. Warga negara Indonesia yang menjadi partisipan ini kebanyakan ingin kembali ke negara asal namun hal ini masih diperdebatkan baik secara status ataupun hukum,salah satunya kendala pemulangan mantan partisipan karena dinilai melanggar dalam asas kepentingan nasional yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam Undang-Undang kewarganegaraan Indonesia. Namun jika dilihat di dalam asas-asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kewarganegaraan ataupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pemerintah wajib memfasilitasi atau melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukan Pemerintah harus mengkaji, mengklasifikasi, menelusuri rekam jejak masing-masing orang dan kebijakan yang diambil pun sifatnya tidak bisa generalisir. Dalam partisipan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak yang umumnya hanya korban, baik korban propaganda ISIS maupun korban relasi kuasa yang timpang di keluarga. Tindakan yang menjadi sorotan adalah perobekan paspor Indonesia oleh beberapa WNI eks ISIS. Namun hal tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraannya. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencabutan kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. apabila merujuk pada instrumen hukum nasional, tindakan pencekalan dan pencabutan kewarganegaraan merupakan tindakan yang problematis karena bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Kata Kunci: ISIS, Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	14 Jul 2021 02:06
Last Modified:	14 Jul 2021 02:06
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52222

Actions (login required)

View Item