KAJIAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI YUDISIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24B AYAT (1) UUD 1945

Bima Pratama Hakim, 131000305 (2020) KAJIAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI YUDISIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24B AYAT (1) UUD 1945. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text cover.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text bab 2.pdf Download (270kB) | Preview
	Text Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (175kB) | Preview

Abstract

Adapun fokus kajian penulisan ini. Pertama bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan Hakim baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, Kedua apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Maupun Mahkamah Konstitusi. Sementara Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penilitian deskripsi analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tresier. Dalam melakukan analisis dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Pada dasarnya Komisi Yudisial sangat terkait dengan fungsi dari lembaga peradilan, karena KY pada satu sisi merupakan lembaga yang melakukan rekrutmen dan seleksi hakim baik hakim tingkat pertama maupun hakim agung, dan pada sisi lain KY juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan baik bersifat preventif (menjaga) maupun represif (menegakkan). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Wewenang pengawasan Komisi Yudisial masih belum cukup kuat karena produknya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat. Meskipun Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial terdapat klauusul yang menyatakan dapat berlaku otomatis, namun tidak ada sanksi bagi Mahkamah Agung apabila tidak menindaklanjuti tersebut. Penulis juga melihat kedudukan Komisi Yudisial bila di lacak dalam proses pembahasan UUD 1945 adalah sebagai Lembaga Negara Mandiri yang terlepas dari intervensi kekuasaan manapun dalam menjalankan dalam menjlankan tugasnya Kata Kunci: Wewenang, Komisi Yudisial, Undang-Undang Dasar

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 May 2021 06:59
Last Modified:	24 May 2021 06:59
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51949

Actions (login required)

View Item