PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MITSUBISHI ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBERIAN NOMOR RANGKA MOBIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

GHAIS RIZKY, 161000437 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MITSUBISHI ATAS TIDAK SESUAINYA PEMBERIAN NOMOR RANGKA MOBIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB I.pdf Download (575kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB II.pdf Download (459kB) | Preview
	Text 11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text 13. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (403kB) | Preview

Abstract

Hukum perlindungan konsumen pada saat ini mendapatkan perhatian khusus hal ini dikarenakan memiliki keterkaitan dengan peraturan-peraturan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak hanya sebagai konsumen yang dilindungi, setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing mengakibatkan suatu pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen dan berada pada posisi yang lemah. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan hukum tentan perjanjian dalam jual beli mobil Mitsubishi Pajero yang tidak sesuai menurut KUHPerdata, (2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala apa saja yang dialami oleh konsumen dan (3) Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap konsumen Mitsubishi atas tidak sesuainya pemberian plat mobil dikatikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian ini yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli mobil dalam kaitannya perbuatan pemberian nomor rangka mobil yang berbeda yang dilakukan oleh pihak konsumen maka pihak konsumen dapat menggugat dengan dasar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	06 May 2021 04:18
Last Modified:	06 May 2021 04:18
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51903

Actions (login required)

View Item