PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN OLEH ANGGOTA DPR DIHUBUNGKAN DENGAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,DPR, DPD,DAN DPRD

Subhan Azhari Mufti, 141000300 (2021) PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN OLEH ANGGOTA DPR DIHUBUNGKAN DENGAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,DPR, DPD,DAN DPRD. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text E. DAFTAR ISI.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (458kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (118kB) | Preview

Abstract

Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Pernyataan anggota DPR yang mengandung unsur Ujaran Kebencian dan terdapat unsur pidana tetapi terbentur dan seakan berlindung di balik hak imunitas anggota DPR. Potensi mempersulit kinerja Penegak Hukum bukan hanya ditahap pemeriksaan tetapi selanjutnya mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang melatarbelakangi timbulnya hak imunitas bagi anggota DPR di Indonesia ? Bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan mengenai hak imunitas bagi anggota DPR yang terkait dugaan tindak pidana ? Upaya apa yang harus dilakukan POLRI agar penyidikan terhadap anggota DPR dalam perkara Ujaran Kebencian dapat berjalan lancar ? Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yuridis empiris yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan serta menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui metode pendekatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, metode analisis data yaitu yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa latar belakang timbulnya hak imunitas anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Di Indonesia akibat adanya kriminalisasi, Penegakan hukum di tingkat penyidikan anggota DPR dan DPRD bagi anggota DPR dan DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian yaitu penyidik harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden dan Mentri Dalam Negeri, sedangkan bagi anggota DPRD Kab/Kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur. Upaya yang harus dilakukan POLRI ialah dengan menegakan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015. Kata Kunci : Hak Imunitas, Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	21 Apr 2021 03:02
Last Modified:	21 Apr 2021 03:02
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51679

Actions (login required)

View Item