Linggana Putri Lesmana, 161000027 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON TERHADAP PROSES PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (188kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (557kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (598kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB) | Preview |
Abstract
Setiap individu yang mempunyai tanah dan berhak untuk memanfaatkan tanahnya, haruslah memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yang dinamakan sertifikat. Sertifikat tersebut diperoleh dengan melakukan rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah akan berjalan dengan baik apabila masyarakat itu sendiri memiliki kesadaran akan hukum yang ada, artinya secara tidak langsung jika masyarakat sadar akan hukum maka masyarakat itu sendiri telah mematuhi hukum yang berlaku. Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, bahwa dalam rangka menjamin kepastian serta perlindungan hukum di bidang pertanahan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya bahwa ia sebagai pemegang hak yang bersangkutan maka pemerintah menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini bagaimana pengaturan hukum hukum bagi warga desa Sukamanah Kabupaten Karawang terhadap proses pemecahan hak atas tanah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga desa Sukamanah Kabupaten Karawang terhadap proses pemecahan hak atas tanah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagaimana upaya penyelesaian terhadap perlindungan hukum bagi warga desa Sukamanah terhadap proses pemecahan hak atas tanah. Dalam penelitian ini peneliti memilih spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana menganalisis suatu peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum itu sendiri serta praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini. Peneliti juga menggunakan jenis metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian terhadap perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh warga desa Sukamanah harus sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa dengan sertifikat warga desa Sukamanah dapat memperoleh status hukum akan tanahnya sendiri, hasil penelitian ini juga diketahui bahwa penyelesaian dalam permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang agar warga desa Sukamanah dapat memperoleh site plan yang dibutuhkan untuk proses pengajuan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah, Sertifikat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 09 Apr 2021 03:44 |
| Last Modified: | 09 Apr 2021 03:44 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/51644 |
Actions (login required)
 |
View Item |
