Andhi Brata Syaukhani, 161000148 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SURIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Jo UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DANKORBAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
E.DAFTAR ISI.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (328kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (557kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB) |
|
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB) |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (265kB) | Preview |
Abstract
iv ABSTRAK Buruh Migran Indonesia merupakan salah satu permasalahan utama dalam ketenagakerjaan negara Indonesia. Para Buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi selama dipekerjakan di luar negeri, maka harus ada perlindungan terhadap para buruh migran Indonesia ini agar tidak mengalami tindak pidana yang dialami selama mereka bekerja di luar negeri, peranan agensi menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang terutama yang berada di kawasan negara Timur Tengah yang merujuk kepada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan memulangkan buruh migran atas biaya negara. Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu peran agensi terhadap buruh migran indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di suriah dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, pemenuhan hak buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri dihubungkan dengan praktek di lapangan, dan upaya pemerintah agar buruh migran indonesia di luar negeri tidak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang di kemudian hari Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan terkait buruh migran Indonesia yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu yuridis-kuantitatif yang mengacu pada norma atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas nasional pasif yang disebutkan dalam Pasal 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan seperti Pasal 54 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan melihat aturan kepentingan hukum yang diutamakan dalam asas nasional pasif harus didahulukan kepentingan hukum negara bukan individu seperti para TKI khususnya tentang tindak pidana perdagangan orang , adapun faktor-faktor sulitnya menerapkan asas nasional pasif dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum kedua negara, serta mengenai tentang perlindungan hukum yang dilakukan apabila ada buruh migran Indonesia yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang bersal dari legal atau ilegal agensi serta hak hak apa saja yang di dapat oleh korban Katakunci : Perlindungan Hukum, Korban, Buruh Migran, Tindak Pidana Perdagangan Orang
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 12 Mar 2021 02:08 |
| Last Modified: | 12 Mar 2021 02:08 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50986 |
Actions (login required)
 |
View Item |
