FAUZAN NABIL, NPM. 121000057 (2016) TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN MOTOR OLEH PENAGIH UTANG DARI NASABAH YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN BULANAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Other
Daftar_isi.PDF Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Other
BAB_I.PDF Download (403kB) | Preview |
|
|
Other
BAB_II.PDF Download (297kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
Other
BAB_III.PDF Restricted to Repository staff only Download (113kB) |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (281kB) | Preview |
Abstract
Debt collector banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia secara paksa yang tidak didaftarkan. Mengingat bahwa dimana-mana eksekusi oleh debt collector merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Sementara pengambilan objek jaminan fidusia terhadap debitur yang menunggak seringkali menjadi korban perampasan secara paksa di jalan oleh debt collector. Penegakan hukum masih setengah hati, sehingga tindakan perampasan yang dilakukan oleh debt collector masih terus meningkat. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: Apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dapat dikategorikan sebagai perbuatan perampasan berdasarkan KUHP?, Bagaimana akibat hukum perbuatan debt collector yang merampas motor nasabah secara paksa berdasarkan rasa keadilan?, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perampasan yang dilakukan oleh debt collector?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan metode analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dapat dikategorikan sebagai perbuatan perampasan berdasarkan KUHP bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal, dari segi hukum pun ternyata sama sekali tidak berhak debt collector menyita kendaraan debitur. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perampasan yang dilakukan oleh debt collector yaitu aparat penegak hukum harus melakukan tindakan terhadap debt collector nakal yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada debitur. Saran penelitian yaitu adanya keberanian debitur untuk melaporkan tindakan yang dilakukan debt collector dengan adanya pengambilan motor secara paksa di jalan kepada aparat penegak hukum, untuk menciptakan kepastian hukum dalam perjanjian sewa beli maka asas kebebasan berkontrak harus diterapkan didalam setiap perjanjian sewa beli, perlu dilakukannya upaya preventif dengan dibentuknya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disetiap wilayah. Kata kunci : Perampasan, Debitur, Debt Collector. Debt collectors are sometimes taking back the undocumented fiduciary leased object. Because of this matter, we know that any kind of execution is not a simple thing and therefore a legal protection and support of legal enforcer is required. The repossession sometimes happened forcibly in the street by the debt collectors. The law enforcement is still lacking and thus this kind of repossession increased. Based on that description, there are problems identified as following: could the repossession conducted by the debt collectors be categorized as theft under the Criminal Code? What is the legal consequence, in sense of justice, for a debt collector who forcibly repossesses the costumer’s motorcycle? What should be done to reduce the number of this enforced repossession from happening? This research applied the descriptive analytical research specification with juridical normative approach. Research stage combined the literature study and field study, data collection technique was documentation and interview with parties related to the issue, and data analysis was juridical qualitative. The research concluded that the takeover conducted by the debt collectors can be categorized as theft; this is based on the Criminal Code. To execute any object is not a simple matter, it requires legal basis and legal support from the law enforcer, and the law said the self-help repossession is illegal. There are measures to reduce this repossession by debt collectors; one example is strict law enforcement to violent debt collectors. The research suggest that the debtor must hold his ground and report any case of illegal repossession to the law enforcer, and for legal certainty therefore the principle of freedom of contract must be noted in every buy and sell agreement, and last but not least the preventive measure can be done through creation of Consumers Dispute Settlement Body in regional level. Keywords: theft, debtor, debt collector.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 28 Jun 2016 09:30 |
| Last Modified: | 28 Jun 2016 09:30 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5094 |
Actions (login required)
 |
View Item |
