ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEREK TIRUAN GARAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEORGRAFIS

Gama Pratama Suryanto Putra, 161000090 (2020) ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEREK TIRUAN GARAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEORGRAFIS. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text F. DAFTAR ISI.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text G. BAB I.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text H. BAB II.pdf Download (267kB) | Preview
	Text I. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text J. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text K. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB) | Preview

Abstract

iii ABSTRAK Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan atas merek diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemilik merek akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya setelah merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pelanggaran atas hak merek terdaftar seseorang menyebabkan munculnya tuntutan hak dari pemilik merek terdaftar tersebut. Pada prakteknya, Indonesia masih marak dengan kejahatan pembajakan dan pemalsuan merek terdaftar. Salah satu kasus yakni Pelanggaran terhadap merek tiruan garam Ndang Ndut. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil dari Penelitian bahwa Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Apabila tidak ada pengaduan atau persetujuan dari pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentu tidak dapat diproses. Kata Kunci : Pelanggaran, Aspek Hukum Pidana, Merek

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Feb 2021 03:29
Last Modified:	24 Feb 2021 03:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50888

Actions (login required)

View Item