Nina Puspitasari, 161000114 (2020) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DI RUMAH SAKIT KEBON JATI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 40/G/2008/PHI.BDG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
E. DAFTAR ISI.pdf Download (39kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (128kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (232kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (57kB) | Preview |
Abstract
dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. Sebagaimana yang terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan di Indonesia. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja sendiri dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandasakan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya) dengan tidak menggunakan data statistik dan rumus matematik. Hasil penelitian ini menyimpulkan, apa bila terjadi pemutusan hubungan kerja/PHK sepihak, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja, maka pekerja dapat melakukan musyawarah atau melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Dengan hubungan kerja tersebut akan membawa hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Upaya Hukum yang dapat dilakukan apabila hak diatas tidak dapat diperoleh oleh pekerja, maka pekerja dapat melakukan musyawarah atau melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu, upaya hukum melalui bipartit, konsiliasi, arbitase atau mediasi. Dan jika dengan cara perundingan/ musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka langkah terakhir adalah melalui pengadilan hubungan industrial. Kata Kunci : Pemutusan, Kerja, Sepihak Dan Ketenagakerjaan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 03 Feb 2021 03:11 |
| Last Modified: | 03 Feb 2021 03:11 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50390 |
Actions (login required)
 |
View Item |
