PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN MAJALENGKA

Teguh Prihantoro, 141000209 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN MAJALENGKA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text BAB 4 obop.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
Preview	Text COVER OBOP.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text BAB 1 obop.pdf Download (410kB) | Preview
	Text BAB 3 obop.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text BAB 5 obop.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text BAB 2 obop.pdf Download (441kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Selain itu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative, dimana penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan atau penelitian data sekunder. Dalam kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri atas nama Tuti yang bekerja di Arab Saudi tidak adanya pemberitahuan eksekusi kepada pemerintah sebelumnya. Padahal sudah jelas dengan adanya Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, Negara yang menjadi tujuan wajib mengabarkan kepada Negara asal seorang warga negara bila dinyatakan bermasalah secara hukum Pasal 36. Pemerintah Indonesia nyesesalkan tidak ada nya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa akan di adakan nya eksekusi mati Hasil pembahasan penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya bisa dibebankan ke pemerintah pusat atau pun kabupaten/kota saja akan tetapi harus bersinergi antara Pemerintah, TKI dan instansi terkait, sehingga akan terciptanya keamanan dan ketentraman bersama. Kata Kunci : Pelindungan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	28 Jan 2021 03:41
Last Modified:	28 Jan 2021 03:41
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50368

Actions (login required)

View Item