Eber Ngolu Hasoloan Simbolon, 161000415 (2020) TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH BERDASARKAN TEORI KUALIFIKASI DADER PADA AJARAN PENYERTAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB) |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (413kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (592kB) | Preview |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB) |
|
|
Text
A.COVER.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
E.DAFTAR ISI.pdf Download (32kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang merugikan negara terlebih dari segi keuangan negara. Tak jarang, tindak pidana korupsi dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan jabatan yang telah diamanatkan kepadanya, sehingga tak jarang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Pada tindak pidana penyertaan ada yang disebut dengan dader atau pelaku tindak pidana utama. Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan serta ajaran penyertaan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud meneliti mengenai unsur yang menentutkan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, penerapan kualifikasi dader pada tindak pidana penyalahgunaan wewenang kepala daerah, dan solusi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh keoala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis mengambarkan atau menguraikan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah Hasil dari penelitian ini adalah unsur penyalahgunaan wewenang dapat berupa pelanggaran dari aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, adanya maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan negara. Syarat dalam menentukan kualifikasi dader dapat ditemukan apabila kasus korupsi tersebut menjerat lebih dari 1 (orang) pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, dan solusi yang tepat menurut peneliti dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yaitu dengan memperketat dan/ atau membentuk lembaga pengawas yang khusus untuk mengawasi kinerja dan juga pelaksanaan wewenang kepala daerah. Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Dader
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 28 Jan 2021 03:13 |
| Last Modified: | 28 Jan 2021 03:13 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50364 |
Actions (login required)
 |
View Item |
