BAB I

PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Penelitian
Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat dapat digolongkan menjadi dua sisi yang berbeda, yaitu satu sisi masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang memiliki kelebihan dana, dan disisi lain masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian melahirkan hubungan timbal balik di antara keduanya. Bagi pihak yang memiliki kelebihan dana maka timbul pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada usaha yang menguntungkan secara ekonomi maupun secara sosial, yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi pihak pihak yang kekurangan modal yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya. Disini lah kemudian muncul suatu usaha dari pihak yang kelebihan dana tersebut untuk mendirikan suatu lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antar pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972 adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan/perseorangan yang membutuhkan pinjaman, seperti halnya pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan modal ventura, dana pensiun, pasar modal, perusahaan asuransi, dan perusahaan sewa guna (leasing) atau multifinance.
Dalam memberikan pinjamannya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan syarat adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi apabila para pencari modal ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modalnya tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaha jaminan fidusia.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Jaminan fidusia sendiri merupakan jaminan perseorangan dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan, pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia, namun penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia. 
Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikian suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan banda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pada pemilik benda. Perjanjian jaminan fidusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit sebagai perjanjian induknya. Dalam perjanjian kredit telah ditentukan hal-hal yang disepakati oleh debitur dan kreditur, antara lain debitur memberikan jaminan fidusia. kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan haknya sesuai dengan isi perjanjian. Pelaksanan perjanjian tersebut adalah perwujudan dari asas kekuatan mengikat perjanjian jaminan fidusia.
Dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank yang sebelumnya diatur antara kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang mana benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah tempat dimana lembaga pembiayaan tersebut berada, hingga akhirnya melahirkan sebuah Sertifikat Jaminan Fidusia atas benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia sendiri mempunyai hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga apabila debitur cidera janji, penerima fidusia selaku penerima Sertifikat Jaminan Fidusia dapat melakukan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Di tengah keuntungan yang diperoleh perusahaan dan adanya kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru yaitu setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit yang jika diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dan konsumen yang mengalihkan hak kepemilikan benda yang masih menjadi obek jaminan fidusia dengan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan kepada pihak lain. 
Jadi apabila setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit yang jika diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan :
“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Dan apabila si pemberi fidusia (Debitur) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (Kreditur) juga merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam hal ini dapat dikenakan pidana yang tercantum pada Pasal 36                   Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:
“	Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat saja dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, seperti dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur objektifnya yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dibuktikan dengan adanya memalsukan atau memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pengajuan kredit yang jika diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia merupakan suatu tindak pidana dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Dan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum penyidik yang utama yaitu menggunakan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogat legi generalis yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Ada beberapa faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana tersebut, yaitu karena beberapa dari masyarakat tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar hukum, namun juga ada beberapa dari masyarakat yang sebenarnya sadar tentang tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum. Selain itu ada beberapa dari masyarakat melakukan tindak pidana tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi, adanya faktor lingkungan, dan ada juga masyarakat beranggapan bahwa jaminan fidusia itu berkaitan dengan hukum perdata bukan hukum pidana, karena menurut masyarakat apabila melakukan mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut maka menurutnya dapat diselesaikan secara ruang lingkup perdata, tapi dalam kenyataannya hal tersebut sudah termasuk dalam ranah hukum pidana. Seperti contoh kasus di bawah ini :
1.	Diketahui pada hari Rabu, 25 November 2015 di Kantor PT. Adira Finance Cab. Sumedang di Jalan Mayor Abdurahman No. 103 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tersangka Atep Lucki Dermawan, S.Pd yang juga selaku Karyawan (Kolektor) PT. Adira Finance Cab. Sumedang dengan cara memasukan aplikasi pengajuan kredit 54 (lima puluh empat) kendaraan sepeda motor baru dengan data yang fiktif ke PT. Adira Finance Cab. Sumedang berupa Foto Copy KTP dan Kartu Keluarganya yang sebelumnya data fiktif tersebut buat oleh Tersangka pada sebuah percetakan/rental komputer, yang kemudian dengan meminta bantuan kepada saksi Mohammad Noer Alias Buyung selaku Surveyor kendaraan sepeda motor baru PT. Adira Finance                 Cab. Sumedang agar berkas aplikasi pengajuan kredit yang telah Tersangka buat tidak dilakukan survey kembali dan cukup disetujui saja oleh saksi Mohammad Noer Alias Buyung, dan setelah persetujuan Survey didapatkan tersangka pun memasukan berkas pengajuan kredit dengan data fiktif tersebut ke PT. Adira Finance Cab. Sumedang hingga pengajuan kredit kendaraan baru tersebut pun disetujui, setelah disetujui Tersangka pun mengambil kendaraan sepeda motor yang diajukan kreditnya dengan menggunakan data fiktif tersebut untuk selanjutnya tersangka jual kembali kepada orang lain. 
Atas perbutatan yang dilakukan oleh Tersangka Atep Lucki Dermawan tersebut, Pengadilan Negeri Sumedang memutus Terdakwa Atep Lucki Dermawan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka Terdakwa Atep Lucki Dermawan wajib menjalani hukuman kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
2.	Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 di Kantor PT. Trihamas Finance                     Cab. Sumedang yang beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 22 Sumedang telah terjadi Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk Mitsubishi Colt FE 349, tahun 2011, warna kuning, Nopol : T-8199-DD, Nomor Rangka MHMFE74P5BK046989, Nomor Mesin : 4D34TG38408, STNK atas nama H. Ujang Supriyadi alamat Kp. Sumur Bandung Rt. 001 Rw. 002 Dawuan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang yang dilakukan oleh Tersangka Atep Roni dengan cara Tersangka Atep Roni pada awalnya mengajukan aplikasi kredit kendaraan mobil tesebut kepada                  PT. Trihamas Finance Cab. Sumedang, dan setelah aplikasi kredit disetujui dan Tersangka mendapatkan kendaraan mobil tersebut, selanjutnya oleh tersangka kendaraan mobil tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Trihamas Finance Cab. Sumedang.
Atas perbutatan yang dilakukan oleh Tersangka Atep Roni tersebut, Pengadilan Negeri Sumedang memutus Terdakwa Atep Roni bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda                 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.
Dari sedikit pemaparan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : PENERAPAN PASAL 35 DAN 36 UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGALIHAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN.

B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dibatasi sebagai berikut :
1.	Bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di muka sidang?
2.	Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam putusan pengadilan?
3.	Upaya apa yang harus dilakukan oleh Hakim agar dapat memutus perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia dengan adil?

C.	Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis Bagaimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di muka sidang.
2.	Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam putusan pengadilan.
3.	Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh Hakim agar dapat memutus perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia dengan adil.

D.	Manfaat Penelitian
	Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin penulis dapatkan adalah :
1.	Manfaat Teoritis.
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, khususnya mengenai penerapan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam perkara tindak pidana pengalihan benda objek jaminan fidusia dalam putusan pengadilan.
2.	Manfaat Praktis.
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi pemerintah, lembaga pembiayaan konsuman, bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum serta bagi masyarakat mengenai penerapan Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam perkara tindak pidana pengalihan benda objek jaminan fidusia dalam putusan pengadilan.

E.	Kerangka Pemikiran
Pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran dalam Jaminan Fidusia yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang    No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Walaupun perjanjian fidusia merupakan perbuatan privat dalam perdata namun Undang-undang Jaminan Fidusia juga mengatur perbuatan pidana serta mengatur sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan dalam hal privat sekalipun untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yaitu :
a)	Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.
Untuk menjamin terselenggaranya suatu jaminan fidusia yang baik dan benar serta pasti, maka oleh Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang memuat ketentuan:
“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Apabila jaminan fidusia tidak dibebani dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, dengan ini dapat dikenakan juga tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.
Pasal 378 KUHPidana berbunyi :
“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

b)	Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin tertulis dari penerima fidusia (kreditur).
Apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia, terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang mengadaikan atau mengalihakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur yaitu:
“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”

Di sisi lain apabila debitor mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditor dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana oleh kreditor. 
Pasal 372 KUHPidana berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk kayakinan yang ditopang oleh doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Konsep “equality before the law” menurut konstitusi 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Kesamaan dihadapan pemerintah berarti semua warga negara sama dalam perlakuan pemerintah, sama dalam peraturan pemerintah dan sama haknya untuk menduduki posisi pemerintahan menurut prosedur yang lazim berlaku. Akan tetapi, keadaan sesungguhnya tidak sesederhana itu. Penegakan hukum yang didasarkan pada doktrin “equality before the law” agaknya hanya berlaku pada tataran ideal. Pada tataran aktual sebagaimana dijelaskan di atas yang berlaku adalah “inequality before the law”, yang dalam praktek tidak selalu berasal dari maksud atau niat buruk. Banyak faktor yang menyebabkannya. Keefektivitasan penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah :
1.	Faktor hukumnya sendiri;
2.	Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3.	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4.	Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5.	Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama, artinya negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, dimana hukum itu salah satunya adalah undang-undang maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat dan segala aspek perikehidupan berbangsa dan bernegara.
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :
”Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat tersebut di atas, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.
Hukum acara pidana di indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.
Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang, terdapat dua komponen :
1.	Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2.	Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.
Yang disebut pertama dan kedua satu sama lainnya berhubungan sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan.
Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut :
(1)	Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

(2) 	Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

F.	Metode Penelitian
Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif Analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :
Deskrip Analitis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.
Spesifikasi deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi atau menjabarkan hasil dari penelitian yang sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jumlah akar permasalahan tentang penegakan hukum ditingkat Penyidikan terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia.
2.	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh yuridis empiris.
1)	Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana Jaminan Fidusia.
2)	Metode pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.
Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan cara penelitian di lapangan secara langsung yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana Jaminan Fidusia.
3.	Tahap Penelitian
a.	Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu :
Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang berisfat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat Sumber utama dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang utama yakni  menganalisis, meneliti dan mengkaji.

b.	Penelitian Lapangan
Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data guna kelengkapan atau memperoleh data disertai tanya jawab (wawancara) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sumedang dan Polres Sumedang.
4.	Teknik Pegumpulan data
Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.
Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan system pengambilan sample dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar.
Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri,              sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.
5.	Alat Pegumpulan data
Alat untuk pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah dengan cara membaca, mempelajari serta mencatat hal yang dianggap penting dari buku dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya untuk dikaji serta diteliti dengan didukung alat penyimpan data (Flash Disc) dan pencatatan yang akan dipergunakan dalam teknik wawancara.
6.	Analisis Data
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:
1.	Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
2.	Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya;

7.	Lokasi Penelitian
1). 	Kepustakaan  
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

2).	Instansi
Pengadilan Negeri Sumedang yang beralamat di Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 No. 54 Desa Serang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
Polres Sumedang yang beralamat di Jalan Raya Prabu Gajah Agung  No. 7 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.