KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI BUKTI AWAL KEPEMILIKAN DAN PELAKSANAAN KONVERSI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR- DASAR POKOK AGRARIA

Wita Pemerhati Rasa, Npm:178100020 (2020) KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI BUKTI AWAL KEPEMILIKAN DAN PELAKSANAAN KONVERSI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR- DASAR POKOK AGRARIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Wita Pemerhati Rasa_Notariat copy.rtf Download (457kB)

Abstract

Dalam praktek pertanahan di Indonesia, masih banyak tanah yang belum terdaftar, tetapi telah dimiliki oleh warga masyarakat dengan bukti surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Tanah yang belum terdaftar umumnya di wilayah pedesaan dimana hak kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Dalam penelian ini mempertanyakan Konsep alas hak Surat Keterangan Ganti bukti awal dasar pelaksanaan konversi status hukum SKGR sebagai bukti awal pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Konversi Berdasarkan Undang - undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis analisitis dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Data sekunder sebagai bahan hukum primer, tahap penelitian berupa studi pustaka dan data lapangan dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi kepustakaan dan untuk melengkapi data dipergunakan data lapangan, analisis data yang dipakai berupa mengaitkan teori hukum dengan peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya. Hasil Penelitian Konsep alas hak dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai bukti awal pelaksanaan konversi berdasarkan Undang – undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Surat keterangan ganti rugi ini dibuat oleh penggarap dan yang memberi kerugian (pembeli). Konsepnya dimulai dengan kesaksian Ketua RT/RW, diketahui oleh Kepala Desa dikuatkan oleh Camat. Status Hukum Surat Keterangan Ganti Rugi sebagai bukti awal pelaksanaan konversi, Setiap pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi berkewajiban mengkonversi alas haknya dalam sistem pendaftaran tanah. Perlindungan hukum preventif yang diberikan bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang beriktikad baik yakni telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa: Ayat (1): sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kata Kunci: Surat Keterangan Tanah, Pendaftaran Tanah

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Dokumen Unpas > 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	30 Dec 2020 07:19
Last Modified:	30 Dec 2020 07:23
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50199

Actions (login required)

View Item