M. Rafli Alfiani, 161000097 (2020) TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN DARUL FALAH AKIBAT PERBEDAAN ANGGARAN DASAR DENGAN KONDISI FAKTUAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
7 BAB 2.pdf Download (315kB) | Preview |
|
Text
8 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB) |
||
Text
9 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB) |
||
|
Text
11. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB) | Preview |
|
|
Text
1 COVER.pdf Download (402kB) | Preview |
|
Text
10. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) |
||
|
Text
6 BAB 1.pdf Download (542kB) | Preview |
|
|
Text
5 DAFTAR ISI.pdf Download (195kB) | Preview |
Abstract
Yayasan Darul Falah memiliki pengurus yang personilnya tidak dicantumkan dalam anggaran dasar. Pengurus yang tercantum dalam anggaran dasar berbeda dengan pengurus secara faktual. Kondisi ini dapat merugikan yayasan dan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji tanggung jawab pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar Yayasan Darul Falah; (2) untuk menganalisis akibat hukum dari perbuatan hukum pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar; dan (3) menemukan solusi penyelesaian atas perbuatan perwakilan yang mengatasnamakan yayasan, namun identitasnya tidak tercantum dalam anggaran dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berupa spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Tahap penelitian pada penulisan Skripsi ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut : (1) Yayasan yang mencantumkan personil pengurusnya dalam anggaran dasar berbeda dengan pengurus secara faktual, maka yang berlaku terhadap pihak ketiga adalah apa yang tercantum secara formil dalam anggaran dasar. Yayasan yang tidak mencantumkan pengurus faktualnya dalam anggaran dasar dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menimbulkan akibat hukum tanggung jawab para pengurus yayasan yang tidak tercantum dalam anggaran dasar tersebut tanggung jawab renteng, yaitu tanggung jawab secara bersama-sama sampai kekayaan pribadi; (2) Secara eksternal yayasan wajib bertanggung jawab moral terhadap kerugian pihak ketiga sebagai bentuk perlindungan hukum, namun secara internal kerugian dapat dibebankan kepada para pengurus yang tidak tercantum dalam anggaran dasar tersebut; (3) Solusi yang dapat dilakukan yayasan segera melakukan pembaharuan anggaran dasar dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Kata Kunci : Yayasan, Anggaran Dasar
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 30 Dec 2020 03:14 |
Last Modified: | 30 Dec 2020 03:14 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50198 |
Actions (login required)
View Item |