Latifa Hanum, 161000219 (2020) PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MELARANG PEMILIK OBYEK TANAH UNTUK MEMANFAATKAN DAN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN DASAR TERBITNYA HAK PENGELOLAAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB) |
||
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (276kB) | Preview |
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB) |
||
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (638kB) | Preview |
|
|
Text
A. COVER.pdf Download (51kB) | Preview |
|
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB) |
||
|
Text
D. DAFTAR ISI.pdf Download (180kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (557kB) | Preview |
Abstract
Bukti hak kepemilikan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya adalah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL), dilain pihak ada pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut. Pemkot Surabaya melarang pemilik tanah untuk memanfaatkan dan mendirikan bangunan diatas obyek sengketa. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Undang- Undang. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum Pemkot Surabaya dalam melarang pemilik obyek tanah untuk memanfaatkan dan mendirikan bangunan dengan dasar terbitnya Sertipikat HPL yang menyebabkan kerugian, akibat hukum dari perbuatan melawan hukum Pemkot dalam melarang pemilik obyek tanah untuk memanfaatkan dan mendirikan bangunan dengan dasar terbitnya Sertipikat HPL serta penyelesaian perbuatan melawan hukum Pemkot dalam melarang pemilik obyek tanah untuk memanfaatkan dan mendirikan bangunan dengan dasar terbitnya Sertipikat HPL yang menyebabkan kerugian. Spesifikasi dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai fakta lapangan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu bertitik pada peraturan yang ada sebagai hukum positif dengan menyelaraskan hasil dari data pendukung yang diperoleh melalui wawancara. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu suatu teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (data sekunder) untuk mengkaji kualitas dan penetapan suatu aturan atau norma hukum yang diambil dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari data pendukung disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi sehingga sampai kepada suatu kesimpulan terkait permasalahan. Pemkot Surabaya dalam melarang pemilik obyek tanah untuk memanfaatkan dan mendirikan bangunan dengan dasar terbitnya Sertipikat HPL dianggap telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena telah melarang pemilik obyek untuk mendapatkan hak dalam pemanfaatan tanah yang dikuasainya. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum Pemkot Surabaya dalam melarang pemilik obyek tanah untuk memanfaatkan dan mendirikan bangunan diatas tanah miliknya adalah batal demi hukum dikarenakan sudah melanggar Undang-Undang mengenai ketidaksesuaian secara prsedur dalam penerbitan Sertipikat HPL, mewajibkan Pemkot Surabaya untuk mengganti kerugian berupa uang dan mengembalikan keadaan sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik tanah yaitu melalui dengan dua cara, yang pertama dengan melalui Mediasi antara kedua belah pihak, namun karena tidak ditemukan kesepakatan, maka dilanjut dengan menggunakan jalur litigasi yaitu melalui gugatan perdata ke Pengadilan. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hak Pengelolaan, Kerugian.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 30 Dec 2020 01:35 |
Last Modified: | 30 Dec 2020 01:35 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50193 |
Actions (login required)
View Item |