Muhammad Makhdar Firdaus, 141000397 (2020) STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA RUU KUHP DAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KORBAN GANDA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
BAB I.pdf Download (410kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (111kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB) |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (112kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB) |
|
|
Text
BAB III-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB) |
|
|
Text
BAB II-1.pdf Download (476kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, umumnya pihak perempuan sering muncul sebagai korban, tidak hanya itu, dalam proses penegakan hukum pun perempuan harus masih menjadi korban, baik karena penanganan atau proses yang tidak menggunakan pendekatan perempuan, tapi juga menganggap bahwa perempuan bukanlah sesuatu yang harus diperhitungkan dengan baik. Padahal dalam setiap regulasi yang berlaku di Indonesia, perempuan juga memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Penelitian ini berupaya mengkaji tentang bagaimana perumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP dan KUHP? Apakah perumusan tindak Pidana Perkosaan dalam RUU KUHP berpotensi menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kembali dalam proses hukum? Bagaimana seharusnya perumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP untuk menghindari adanya korban ganda?. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Melakukan komparasai tentang KUHP dan RUU KUHP dalam kaitannya dengan teori viktimologi mengenai tindak pidana perkosaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi/filtrasi dan verifikasi untuk disajikan dalam temuan penelitian Perumusan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan RUU KUHP sesungguhnya mengacu pada keberpihakan Negara untuk masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari perlakuan Negara kepada pihak korban tindak pidana perkosaan yang memiliki sejumlah privillage atas penderitaan yang dialaminya melalui sejumlah dukungan Negara kepada para korban tindak pidana perkosaan seperti dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban juncto Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP sebagaimana halnya KUHP memiliki potensi untuk menjadikan perempuan korban tindak pidana perkosaan sebagai korban dalam menjalani proses hukum (korban ganda). Hal tersebut mengacu pada celah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hingga saat ini, Undang-Undang tersebut masih belum diganti dengan produk hukum lain sehingga memiliki potensi untuk digunakan oleh para Penegak Hukum sebagai landasan hukum untuk memproses korban tindak pidana perkosaan hingga hingga terpidana sebagaimana terjadi pada perkosaan seorang kakak kepada adiknya di Muara Bulian, Jambi. Kata Kunci : Komparasi, RUU KUHP, KUHP, Tindak Pidana Perkosaan, Viktimolog
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 21 Dec 2020 01:26 |
| Last Modified: | 21 Dec 2020 01:26 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50164 |
Actions (login required)
 |
View Item |
