IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TAHUN 2019 (Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji)

Faeruz H, NPM. 188010054 (2020) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TAHUN 2019 (Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img] Text
jurnal Faeruz H_MIA - Copy.docx

Download (27kB)

Abstract

Ibadah Haji adalah sebuah fenomena keagamaan yang luar biasa, peristiwa akbar yang ditunjukan oleh sang Pencipta kepada seluruh hambanya dalam ibadah haji tidak ada perbedaan antara kasta dan suku bangsa, tidak ada diskriminasi jenis kelamin, bahkan perbedaan warna kulit. Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang dilaksanakan disebuah tanah yang suci dimana Allah SWT memberikan sebuah tempat bagi orang-orang yang muslim untuk melaksanakan tawaf dan beribadah yang lainya Permasalahan pokok dalam penelitian ini Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama Kota Bandung Tahun 2019 (Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji) Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang di harapkan. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini di rasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama Kota Bandung belum sepenuhnya optimal, berkaitan dengan kebijakan yang meliputi aspek kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara Ibadah Haji baik tentang pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 dan perubahan undang-undang No 8 tahun 2019, belum semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan kewajiban, karena selama ini pemerintah hanya mengurusi yang sifatnya administratif semata. Sehingga masih ada yang ter bengkalai seperti pembinaan (manasik haji, Pelayanan yang masih rumit harus kesana kemari, dan perlindungan Jemaah di Arab Saudi Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2018
Depositing User: asep suryana
Date Deposited: 26 Nov 2020 03:41
Last Modified: 26 Nov 2020 03:41
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50089

Actions (login required)

View Item View Item