Abd. Rais Bauw, 151000040 (2020) GANTI RUGI PELEPASAN TANAH HAK ULAYAT DAN TANAH MILIK ADAT DALAM PERKARA NOMOR 07/PDT G/2013/PN Lbh. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
E.DAFTAR ISI.pdf.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf.pdf Download (392kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf.pdf Download (424kB) | Preview |
|
Text
H.BAB III.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB) |
||
Text
I.BAB IV.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
||
Text
J.BAB V.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) |
||
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf.pdf Download (106kB) | Preview |
Abstract
i ABSTRAK Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan khususnya bagi kepentingan umum, namun sering menimbulkan permasalahan hukum karena tanah tersebut ternyata merupakan tanah adat dan tanah ulayat yang masih dilindungi, sebagai contoh adalah perluasan lahan bandara menggunakan tanah adat masyarakat yang sudah diresmikan oleh pemerintah namun masyarakat tersebut belum diberikan ganti rugi. Dalam penelitian ini mempertanyakan kedudukan tanah hak ulayat dan tanah milik adat Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Lbh pada saat ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, ganti rugi pelepasan tanah hak ulayat dan tanah milik adat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Lbh dan penyelsaian tanah hak ulayat dan tanah milik adat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Lbh. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu peneliatian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan tanah hak ulayat dan tanah milik adat Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Lbh pada saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ganti rugi pelepasan tanah hak ulayat dan tanah milik adat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Lbh dalam pelaksanaan Pelepasan Tanah Hak Ulayat dan Tanah Milik Adat pasti akan adanya sebuah bentuk ganti rugi. Penyelsaian tanah hak ulayat dan tanah milik adat dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Lbh untuk kepentingan umum bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Kata Kunci: Tanah Adat, Tanah Ulayat, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2020 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 26 Oct 2020 07:35 |
Last Modified: | 18 May 2021 04:34 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/49756 |
Actions (login required)
View Item |