PROBLEMATIKA HAK PREFERENSI PEMEGANG
HAK TANGGUNGAN ATAS HASIL EKSEKUSI
PUTUSAN PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN
PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013

Oleh: 
Siti Rahmaningsih
158040051

ABSTRAK
Kedudukan hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditur separatis apabila debitur dinyatakan pailit berubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mendahulukan pembayaran upah buruh. Mahkamah Konstitusi memposisikan pembayaran upah buruh lebih utama, mengalahkan tagihan negara dan kreditur separatis. Permasalahan yang timbul disini, bagaimana apabila hasil lelang aset yang dimiliki oleh debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur. Perbankan sebagai kreditur separatis memiliki hak preferensi, namum berdasarkan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 ada hak-hak buruh dan hutang negara yang didahulukan pembayarannya. Hal ini akan menimbulkan  berbagai permasalahan bagi kreditur sebagai pemegang hak preferensi. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu penelitian, karena betapa pentingnya masalah perlindungan hukum bagi semua kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaturan hak kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit ditentukan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, memberi kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atas utangnya. Adapun kedudukan bank sebagai pemegang hak tanggungan pasca putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, pembayarannya berada di bawah upah buruh, dan utang pajak. Upaya bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dalam usaha pelunasan utang debitur pailit yaitu dengan parate eksekusi selama masa insolvensi berlangsung, sehingga ia dapat menggunakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kata Kunci: Pailit, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Tanggungan, Hak Preferensi.

ABSTRACT
If the debtor is declared bankrupt, the position of the right to execute is changed with the Constitutional Court Decision Number 67 / PUU-XI / 2013 which prioritizes the payment of labor wages. The Constitutional Court has positioned the payment of labor wages to take precedence, beating the state bills and separatist creditors. The problem that arises here, what if the results of the auction of assets owned by the debtor are not sufficient to pay off the debtor's debt. Banks as separatist creditors have preferential rights, however based on the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013, there are labor rights and state debt that are prioritized for payment. This will create various problems for creditors as holders of preference rights. Based on this, it is necessary to have a research, because of the importance of the issue of legal protection for all creditors. The method used in this research is a normative juridical approach, which is to test and review secondary data. The data analysis used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data, is analyzed without using statistical formulas. The results of the study show that, the regulation of the creditors' rights holders if the debtor is declared bankrupt is specified in Article 14 of Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land, authorizes creditors who hold collateral to execute collateral if the debtor is unable to perform the obligations that must be carried out on his debt. As for the position of the bank as the holder of mortgage rights after the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013, the payment is below the labor wage, and the tax debt. The bank's efforts as a creditor as a mortgage holder in the effort to pay off debts of bankrupt debtors are by executing parates during the insolvency period, so that they can exercise their rights as if there was no bankruptcy.

Keywords: bankruptcy, Constitutional Court Decision, Mortgage Rights, Preference Rights.

PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
Indonesia sebagai negara yang berkembang ditandai dengan adanya program pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring meningkatnya pembangunan ekonomi, lembaga perbankan telah membantu kebutuhan pemenuhan dana dalam pembangunan perekonomian melalui kredit perbankan. 
Salah satu produk yang diberikan oleh Bank dalam membantu kelancaran usaha debiturnya yaitu melalui penyaluran kredit dimana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh undang-undang dalam perjanjian kredit untuk membayar secara bertahap atau mengangsur. Resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kemacetan kredit (resiko kredit), resiko karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).
Karena itulah dalam pemberian kredit disyaratkan oleh bank adanya agunan kredit. Definisi dari Agunan menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang  No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah: “Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.“
Barang jaminan baik dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut jadi sah dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur. Dalam praktek, jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan.
Prasarana hukum yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan dan peraturan perbankan dalam hal seorang debitur berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya terhadap kredit yang diberikan oleh bank selaku kreditur, maka kreditur dalam hal ini tidak dapat lagi mengharapkan first way out sebagai pelunasan kredit. Sehingga apabila debitur dalam keadaan pailit, maka Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditur dari second way atas harta kekayaan debitur yang merupakan objek jaminan dengan cara melakukan eksekusi harta kekayaan debitur sebagai sumber pelunasan kredit.
Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk ke luar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya, sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary petition for self Bankcruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap debitur tersebut, bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (involuntary petition for Bancruptcy).
Dalam penentuan golongan kreditur di dalam kepailitan di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 1131 sampai Pasal 1138 KUHPerdata jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Golongan kreditur tersebut meliputi:
1.	Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemegang jaminan kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 1137 KUH Perdata;
2.	Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai Kreditur Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah: Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotik Kapal. Kreditur separatis yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitur kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitur tersebut. Pemberian kewenangan eksklusif kepada kreditur separatis tersebut merupakan suatu prinsip hukum yang telah lama berlaku di Indonesia dan pada prinsipnya dianut oleh juga hampir di seluruh dunia;
3.	Kreditur preferen yang memiliki arti kreditur yang memiliki hak piutang yang diistimewakan oleh undang-undang sehingga kedudukan kreditur dimaksud menjadi lebih tinggi dari kreditur biasa sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditur yang memiliki piutang yang diistimewakan antara lain adalah Biaya perkara kepailitan dan fee Kurator, sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar dan upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitur pailitmaupun sesudah Debitur pailit (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
4.	Kreditur konkuren memiliki arti bahwa Kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu dan sifat pembayaran diterima apabila kreditur Separatis dan kreditur Preferen telah menerima pembayaran piutangnya.
Di dalam pengertian penjelasan tersebut, bahwa kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditur dengan jaminan, disebut kreditur separatis. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.  
Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Ketentuan dalam pasal ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pembayaran kepada Kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Ketentuan dalam pasal ini menempatkan negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang milik Penanggung Pajak. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini juga memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditur dalam kepailitan, termasuk hak jaminan dan juga mendahului dari upah buruh dan biaya kepailitan serta kreditur konkuren.
Sedangkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hak mendahului yaitu dalam Pasal 95 ayat (4) sebagai berikut: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Dalam penjelasan pasal ini diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.
Pasal 95 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menempatkan upah buruh dalam kedudukan sebagai kreditur preferen, karena memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1134 KUHPerdata dijelaskan bahwa kreditur pemegang hak gadai dan hipotek mempunyai tingkatannya lebih tinggi dibandingkan kreditir pemegang hak istimewa, kecuali undang-undang dengan tegas mengatur sebaliknya. Dengan demikian, apabila Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mau mengecualikan bahwa kedudukan hak istimewa lebih tinggi daripada gadai dan hipotek (kreditor separatis), Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus menyatakan secara spesifik bahwa tingkatannya lebih tinggi daripada gadai dan hipotik. Hal ini mengakibatkan upah pekerja/buruh kedudukannya di bawah kreditur separatis.
Namun, kedudukan hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditur separatis tersebut kemudian berubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi memposisikan pembayaran upah buruh lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan negara dan kreditur separatis.
Dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tersebut, maka memiliki dampak positif terhadap pekerja, debitur pailit dan kurator. Permasalahan yang timbul disini, bagaimana apabila hasil lelang aset yang dimiliki oleh debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur. Perbankan sebagai kreditur separatis memiliki hak preferensi, namum berdasarkan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 ada hak-hak buruh dan hutang negara yang didahulukan pembayarannya. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi kreditur sebagai pemegang hak preferensi.
Terkait dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis akan meneliti mengenai problematika hak preferensi. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dituangkan dalam tesis yang berjudul “Problematika Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Atas Hasil Eksekusi Putusan Pailit Dihubungkan Dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013”.

B.	Rumusan Masalah
1.	Bagaimanakah pengaturan hak kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit?
2.	Bagaimanakah kedudukan bank sebagai pemegang hak tanggungan pasca Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013?
3.	Bagaimanakah upaya bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan apabila seluruh hasil lelang tersebut ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur pailit?

C.	Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A.	Pengaturan Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Dinyatakan Pailit
Sembilan pegawai PT. Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) diantara lain adalah Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi mengajukan permohonan melakukan Pengujian Pasal 95 Ayat 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang telah diperbaiki permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013.
Pemohon melakukan permohonan Uji Materi tersebut dikarenakan Pemohon merasa bahwa berlakunya pasal aquo tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Bahwa salah satu Pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan: ”Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) tersebut, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang “didahulukan” pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak Negara dan para kreditur separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disini, hak Negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik).
Maka setelah diajukan permohonan untuk Uji Materi yang disertai adanya fakta hukum, saksi dan hal-hal terkait dengan permohonan Uji Materi ini maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon yang diajukan untuk sebagian pada tanggal 11 September 2014. Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Menyatakan:
1.	Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: ”pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.
2.	Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ”pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu dengan membuat dua norma baru. Apabila perusahaan diputus pailit, Mahkamah Konstitusi mengatakan upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak negara. Selanjutnya hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditur separatis. Mahkamah Konstitusi memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya.
Alasan dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didasarkan karena para pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di PT. Pertamina yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya dalam hubungan kerja karena Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 akibat adanya norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda dihadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Pada Pasal tersebut juga mengatakan bahwa pekerja/buruh yang merupakan bagian dari pembangunan Negara yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarganya yang harus menjadi prioritas.
Penulis berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebaiknya tidak menempatkan tagihan kreditur pemegang hak tanggungan berada di bawah tagihan upah buruh karena piutang (tagihan) kreditur pemegang hak tanggungan diakui secara tegas dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang hal tersebut. Apabila kreditur pemegang hak tanggungan berada setelah pembayaran upah buruh sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, maka akan menimbulkan potensi permasalahan kepastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses Kepailitan di Indonesia dan tentunya akan berdampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan tidak akan ada pemilik modal seperti lembaga perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia yang mau menyalurkan modal kepada pengusaha atau perusahaan sebagai langkah dan upaya meningkatkan kapasitas usaha yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Negara, pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Adanya kewenangan kreditur pemegang hak tanggungan dalam hukum jaminan sebagaimana ditentukan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, memberi kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atas utangnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, kewenangan kreditur ini diberikan atas dasar irah-irah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan: “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.”
Lebih jelas pengaturan kewenangan kreditur pemegang hak tanggungan dalam hukum jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan: “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheel sepanjang mengenai hak atas tanah”.
Demikian juga hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditur sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Kewenangan kreditur separatis pemegang hak preferensi (khususnya hak tanggungan dan hak jaminan fidusia) yang telah diberikan oleh Hukum Jaminan (Pasal 15 juncto Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 14 juncto Pasa 27 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia) yaitu dapat mengeksekusi haknya tanpa terpengaruh adanya kepailitan telah diambil secara sewenang-wenang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 yang mendahulukan upah buruh dalam penyelesaian hutang kreditur pailit.

B.	Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pasca Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013
Saat sebuah perusahaan mengalami pailit, akan banyak kreditur yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitur yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu. Di dalam proses kepailitan, kreditur akan terbagi ke dalam 3 macam kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembedaan tersebut berhubungan dengan posisi kreditur bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit.
Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditur dengan jaminan, disebut kreditur separatis. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditur preferen berarti kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memakai istilah hak-hak istimewa, sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung arti hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Kreditur konkuren atau kreditur biasa adalah kreditur pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka.
Menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Pembayaran kepada Kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Sedangkan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga diatur mengenai hak mendahului untuk upah dan hak pekerja/buruh terhadap utang lainnya jika terjadi kepailitan.
Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, baik Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan prioritas kepada objek untuk mendapatkan referensi/hak mendahului. Begitu pula dengan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan yang kedudukannya sebagai kreditur separatis pada prinsipnya mendapat kedudukan didahulukan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Kedudukan didahulukan ini dalam KUH Perdata pada Pasal 1133 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa, “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”, dimana apabila debitur wansprestasi (ingkar janji), kreditur pemegang hak tanggungan akan mempunyai hak yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya yang bukan pemegang hak tanggungan. Sifat pemenuhan piutang yang didahulukan ini disebut dengan kreditur separatis.
Ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Akibatnya dalam praktik, pengertian kata “didahulukan pembayarannya” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan kreditur separatis. Permasalahan ini yang sering menuai perdebatan jika terjadi kepailitan.
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 hak mendahului atas utang pajak tidak berlaku apabila bertemu dengan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja buruh/ lainnya. Hal ini agak berbeda dengan kreditur separatis, dimana jika ada pembayaran upah pekerja/buruh maka kreditur separatis mengalah tapi tidak untuk pembayaran hak-hak pekerja/ buruh lainnya.
Lalu bagaimana dengan kedudukan bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan? Kreditur pemegang hak tanggungan dikalahkan oleh piutang negara. Dalam hal piutang Negara yang mengalahkan kreditur pemegang hak tanggungan, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa, berpedoman kepada ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata, piutang negara yang kedudukannya lebih tinggi dari hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang- Undang  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, hanya pajak saja.
Selain itu menurut Pasal 1134 KUH Perdata, dinyatakan bahwa hipotik (sekarang hak tanggungan) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hak istimewa, namun demikian kedudukan yang lebih tinggi dari hak tanggungan dapat dikalahkan oleh hak istimewa apabila Undang-Undang menentukan lain.
Kewenangan yang diberikan kepada kreditur pemegang Hak Jaminan selaku kreditur separatis oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah kewenangan yang semu. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan bahwa dengan tetap memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur pemegang hak jaminan (termasuk pemegang hak tanggungan) "harus" melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak dimulainya insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan apabila setelah lewat jangka waktu dua bulan tersebut kreditur pemegang hak jaminan (termasuk kreditur pemegang hak tanggungan) tidak dapat melaksanakan haknya, kurator "harus" menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanpa mengurangi hak dari pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan. 
Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini dilihat dari penafsiran gramatikal dengan kata "harus" merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan mengikat kreditur pemegang hak tanggungan, sehingga kreditur pemegang hak tanggungan tidak dapat menyimpanginya. Dengan demikian apabila setelah debitur sudah dinyatakan insolvensi, maka terhitung sejak hari itu juga kreditur pemegang hak tanggungan harus dapat menjual objek hak tanggungan dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 20  Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo. Pasal 60 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Secara garis besar, Urutan Prioritas Pembayaran Utang Dalam Proses Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dapat digambarkan sebagai berikut:
1.	Dalam hal harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditur separatis; 
Apabila harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditur separatis berdasarkan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka biaya lelang dan pajak penjualan objek jaminan akan ditanggung oleh kreditur separatis. Bilamana masih terdapat sisa hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena aset debitur pailit tidak seluruhnya dijaminkan kepada kreditur separatis sehingga masih terdapat harta pailit yang lain, maka sisa hasil penjualan atau harta pailit yang lain tersebut akan dibayarkan kepada para kreditur dengan urutan sebagai berikut:
a.	Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
b.	Upah Buruh. Dasar hukum Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 
c.	Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 
d.	Kreditur pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata; 
e.	Kreditur pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditur golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
f.	Kreditur konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata. 

2.	Dalam hal harta jaminan dieksekusi sendiri oleh Kurator; 
Apabila kreditur separatis gagal mengeksekusi harta jaminannya dalam jangka waktu yang diperbolehkan menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Dengan demikian harta jaminan akan dieksekusi oleh kurator dan dibayarkan kepada para kreditur dengan pembagian sebagai berikut:
a.	Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
b.	Upah Buruh. Dasar hukum Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013;
c.	Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 
d.	Kreditur Separatis. Dasar hukum Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. 1134 ayat (2) KUH Perdata;
e.	Kreditur pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditur golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditur separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata; 
f.	Kreditur pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditur golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditur separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
g.	Kreditur konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata. 

C.	Upaya Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Seluruh Hasil Lelang Tersebut Ternyata Tidak Mencukupi Untuk Pelunasan Utang Debitur Pailit
MK adalah lembaga yudisial yang terlahir sebagai anak kandung reformasi yang putusannya bersifat final dan mengikat (final dan binding). Artinya, sejak putusan dibacakan oleh hakim konstitusi dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, maka putusan putusan tersebut harus dipatuhi dan mengikat semua orang, serta tidak tersedia lagi upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Putusan MK tidak dapat dibatalkan bahkan dengan Undang-undang baru sekalipun. Bila sebuah norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional mau dihidupkan kembali, caranya hanyalah dengan perubahan konstitusi, yaitu mengubah UUD 1945.
Oleh karena itu, terhadap putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun lagi oleh kreditur pemegang hak tanggungan untuk menuntut agar didahulukan pembayaran utangnya daripada kreditur lainnya.  Namun, selama debitur pailit belum dinyatakan dalam keadaan insolvensi, maka peluang tercapainya perdamaian selalu terbuka.
Dalam praktik kepailitan yang terjadi di Indonesia, jarang sekali ditemui kreditur separatis yang melaksanakan sendiri hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Walaupun Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan peluang untuk itu, namun kenyataannya tidak mudah diterapkan. Salah satu kendalanya adalah karena jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorial tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Sebagian praktisi hukum kepailitan berpendirian bahwa hak eksekusi kreditur separatis dimulai sejak debitur pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi, hingga paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Artinya, kesempatan kreditur separatis melaksanakan hak eksekutorialnya hanya 2 bulan.
Apabila kreditur separatis berada setelah pembayaran upah buruh sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, maka akan menimbulkan potensi permasalahan kepastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses kepailitan di Indonesia dan tentunya akan berdampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan tidak akan ada pemilik modal seperti lembaga perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia yang mau menyalurkan modal kepada pengusaha/perusahaan sebagai langkah dan upaya meningkatkan kapasitas usaha yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Negara, pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ingat, Sertifikat Hak Tanggungan maupun Fidusia memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” jauh sebelum penetapan pailit dibacakan oleh hakim pengadilan niaga. Dan yang paling terpenting, irah-irah memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:
(1)	Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator.
(2)	Atas tuntutan Kurator atau kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditur pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
Ayat (1) pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan dengan tegas, bahwa kreditur separatis punya hak mutlak atas piutangnya yang terdiri dari pokok utang, bunga, dan biaya-biaya. Sementara itu secara limitatif penjelasan resmi ayat (2) pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan: “Yang dimaksud dengan ‘Kreditur yang diistimewakan’ adalah Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 dan pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
Itulah sebabnya, mengapa kemudian diatur pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, dan pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”
Jika kreditur separatis mulai menggunakan haknya untuk parate eksekusi selama masa insolvensi berlangsung, maka ia dapat menggunakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bagaimanakah hak kreditur separatis ketika melakukan parate eksekusi saat tidak terjadi kepailitan? Maka seluruh hasil parate eksekusi jatuh ke dalam hak piutang pemegang jaminan kebendaan, tanpa dapat diintervensi oleh siapapun. 

PENUTUP
A.	Kesimpulan
1.	Pengaturan hak kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit ditentukan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, memberi kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atas utangnya. Selain itu dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya.
2.	Kedudukan bank sebagai pemegang hak tanggungan pasca putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dapat digambarkan sebagai berikut:
a.	Dalam hal harta jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditur separatis; 
1)	Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2)	Upah Buruh. Dasar hukum Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 
3)	Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 
4)	Kreditur pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditor golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata; 
5)	Kreditur pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditur golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan di atas kreditor separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
6)	Kreditur konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata. 
b.	Dalam hal harta jaminan dieksekusi sendiri oleh Kurator; 
1)	Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan. Dasar hukum Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
2)	Upah Buruh. Dasar hukum Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013;
3)	Utang Pajak. Dasar Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 
4)	Kreditur Separatis. Dasar hukum Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. 1134 ayat (2) KUH Perdata;
5)	Kreditur pemegang hak istimewa khusus. Yang termasuk dalam kreditur golongan ini disebutkan dalam Pasal 1139 KUH Perdata angka 1 sampai 9, dengan ketentuan Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditur separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 KUH Perdata jo. Pasal 1139 KUH Perdata; 
6)	Kreditur pemegang hak istimewa umum. Yang termasuk dalam kreditur golongan ini disebutkan dalam Pasal 1149 KUH Perdata angka 1 sampai 7, dengan ketentuan Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata berkedudukan diatas kreditur separatis yaitu sebagai biaya kepailitan. Dasar hukum Pasal 1138 jo. 1149 KUH Perdata;
7)	Kreditur konkuren. Dasar hukum Pasal 1132 KUH Perdata. 
3.	Upaya bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dalam usaha pelunasan utang debitur pailit dan cara penyelesaiannya Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur separatis tidak perlu khawatir bilamana debiturnya dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi ini tidak berarti bahwa benda yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu menjadi kebal dari kepailitan (“Bankrupcty Proof”). Benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut. Inilah dasar hubungan hukum antara hukum kepailitan dan hukum jaminan. Jika kreditur separatis mulai menggunakan haknya untuk parate eksekusi selama masa insolvensi berlangsung, maka ia dapat menggunakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bagaimanakah hak kreditur separatis ketika melakukan parate eksekusi saat tidak terjadi kepailitan? Maka seluruh hasil parate eksekusi jatuh ke dalam hak piutang pemegang jaminan kebendaan, tanpa dapat diintervensi oleh siapapun. Apabila kreditur separatis berada setelah pembayaran upah buruh sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, maka akan menimbulkan potensi permasalahan kepastian hukum terkait pelaksanaan lembaga hukum jaminan dalam proses kepailitan di Indonesia dan tentunya akan berdampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan tidak akan ada pemilik modal seperti lembaga perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia yang mau menyalurkan modal kepada pengusaha/perusahaan sebagai langkah dan upaya meningkatkan kapasitas usaha yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Negara, dan pembangunan nasional.

B.	Saran/Rekomendasi
1.	Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Revisi tersebut harus dapat mengakomodir seluruh peraturan-peraturan yang telah ada. Selain itu juga harus mengatur secara eksplisit, tegas, dan jelas mengenai tingkatan kreditur dalam kepailitan sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan.
2.	Kreditur pemegang hak tanggungan sebaiknya segera menggunakan haknya saat insolvensi. Sehingga dapat memegang kuat dan mutlak pemenuhan seluruh piutangnya tanpa dapat diintervensi pajak maupun piutang buruh termohon pailit. Lakukanlah parate eksekusi apabila debitur sudah terindikasi memiliki kualitas kredit macet. Jika parate eksekusi segera dilakukan sebelum melihat debitur akan dipailitkan, maka hasil lelang sepenuhnya menjadi hak pelunasan bagi bank selaku kreditur pemegang hak tanggungan. Apabila setelah dilakukan parate eksekusi tetap terdapat sisa hutang yang tidak terpenuhi, maka atas sisa hutang tersebut bank dapat mengajukan pailit sebagai kreditur konkuren.
3.	Sebelum adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, bank sebagai kreditur separatis dan utang pajak sebagai kreditur yang kedudukannya di atas kreditur pemegang jaminan kebendaan, didahulukan pembayarannya daripada upah buruh. Namun setelah adanya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, pembayarannya berada dibawah upah buruh sehingga penulis berpendapat, sebaiknya bank serta utang pajak bersama-sama mengajukan permohonan kepada MK untuk mendapat putusan pembagian hasil lelang yang berimbang apabila hasil lelang tidak memenuhi untuk pembayaran seluruh piutang. Selama belum ada putusan atau undang-undang terbaru yang mengatur mengenai pembagian hasil lelang yang berimbang, ketiga kreditur (kreditur separatis, utang pajak, dan upah buruh) sebaiknya melakukan musyawarah untuk mufakat melalui negosiasi atau mediasi agar hasil lelang tersebut dibagi secara berimbang.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan), Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1999.

AS. v. Nierop, dalam J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, PT Citra Adirya Bakti, Bandung, 1998.

Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia–Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi, Djambatan, Jakarta, 2003.

C.F.G, Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Fred B.G Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor: Rudhi A.Lontoh, Alumni, Bandung, 2001.

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1996.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, Russel & Russel, New York, 1961.

HR.Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005.

J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, penerjemah Alfonsus Srinita, Dasar-dasar Keuangan Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1994.

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan., PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan, Prenada Media, Jakarta, 2005.

M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek Peradilan., Kencana, Jakarta, 2008.

Maria. S.W Sumardjono, Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____________________, Hak Tanggungan dan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Mgs.Edy Putra The ‘Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006.

Muhammad Djumhana, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

___________, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

___________, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ni. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2008.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, cet. 6, Putra Abadin, Jakarta, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.

S.  Mantayborbir,  et  al, Hukum  Piutang  dan Lelang  Negara  di Indonesia, Pustaka Bangsa, Medan, 2002.

Salim, HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995.

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, CV. Utomo, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cetakan ke 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

_______________________________, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan:  Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

________________________, Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, 1999.

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003.

Sutojo Siswanto, Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Sumber Lain
Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, www.policy.hu/Suharto/NaskahPDF/ReinventingDepsos.pdf, diakses pada 27 Agustus 2017.

Elijana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen Majalah Bank dan Manajemen, 1992.

Moch. Djais dan Suradi, Kontrak (Pelatihan Kemahiran Hukum Kerjasama PT.PLN distribusi Jateng-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 1-2.

Retnowulan Sutantio, Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Jaminan Kredit, Varia Peradilan, Tahun II 19 April 1987.

Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie (ed) Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Setiawan, Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996.

________, Kepailitan; Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya, Varia Peradilan Nomor 156.

Subarjo Joyosumarno, Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Majalah Pengembangan Perbankan, edisi No.47, 1994.