PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERKEPASTIAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN AKUNTABILITAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA THE ISSUE OF A LAW CONCERNING LAND CERTIFICATE OF RIGHTS MIX IT UP WITH NATIONAL ACCOUNTING AGENCY IN THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN LAND LAWS

DANIEL ROMI SIHOMBING, NPM. 169030027 (2020) PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERKEPASTIAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN AKUNTABILITAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA THE ISSUE OF A LAW CONCERNING LAND CERTIFICATE OF RIGHTS MIX IT UP WITH NATIONAL ACCOUNTING AGENCY IN THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN LAND LAWS. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Artikel Daniel Romi Sihombing_DIH copy.docx Download (79kB)

Abstract

Pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain permasalahan dalam proses administrasi penerbitan sertifikat, juga permasalahan terjadi pada pelaksanaan putusan pengadilan. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah inkrach yang belum mendapat tindak lanjut dari Badan Pertanahan Nasional karena lalai bahkan tidak tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Proses penyelesaian sengketa/konflik tanah memerlukan waktu yang cukup lama apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi antara para pihak yang bersengketa dan Badan Pertanahan Nasional selaku mediator. Berdasarkan problematika tersebut, penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional dalam sistem hukum pertanahan Indonesia; 2) Bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat hak milik; 3) Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional dikaitkan dengan kepastian hukum kepemilikan. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan dalam disertasi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisinya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional telah sesuai dengan prinsip keberlakuan hukum (gelding van het reht) yang dalam penerbitannya tidak terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan. Pertanggungjawaban atas penerbitan sertifikat belum menunjukkan penerapan asas kepastian hukum Dengan terbitnya PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembatalan hak atas tanah maka seharusnya permasalahan penerbitan sertifikat tidak perlu terjadi atau berlarut-larut sampai di pengadilan. Penerapan asas contrarius actus yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, sehingga hal ini mendorong timbulnya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga menjadi suatu konsep perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam penerbitan sertifikat, selain itu penggunaan sistem pendaftaran tanah stelsel positif lebih tepat diterapkan dalam sistem hukum pertanahan Indonesia mengingat budaya hukum masyarakat yang masih lemah, dimana sistem stelsel positif lebih menjamin aspek kepastian hukum. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Asas Contrarius Actus, Stelsel Positif.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	14 Oct 2020 02:37
Last Modified:	14 Oct 2020 02:37
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/49109

Actions (login required)

View Item