Fitri Januarti, 161000014 (2020) TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
E.DAFTAR ISI.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text
A.COVER.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (329kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (318kB) | Preview |
|
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) |
||
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB) |
||
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB) |
||
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB) | Preview |
Abstract
iv ABSTRAK Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaat sesuai ajaran islam. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2004 fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis serta untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi persoalan antara ahli waris dengan penerima wakaf. Tujuan penulis membuat skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan perundang-undangan mengatur pembatalan wakaf serta mengkaji penyelesaian sengketa wakaf di tinjau dari undang-undang Nomor 41 Tahu 2004 Tentang Wakaf. Spesifikasi peneltian yang dipergunakan bersifat deskriptif analitis yaitu mengkaji berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan perwakafan. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang dtitik beratkan pada penelitian kepustakaan yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui literatur atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Analiss datanya menggunakan metode yurids kualitatif agar data yang telah diperoleh dapat dkaji sehingga dapat ditemukan kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diketahui hasil yang didapat dengan meninjau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat di batalkan hal tersebut untuk melindungi tanah wakaf yang yang sudah di wakafkan untuk kepentingan umum. Selain itu dalam pasal 62 ayat 2 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Mediasi, Arbitrase atau Pengadilan Agama. Kata kunci : wakaf, fungsi wakaf,pembatalan wakaf, upaya penyelesaian pembatalan wakaf
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 06 Oct 2020 02:35 |
Last Modified: | 06 Oct 2020 02:35 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48976 |
Actions (login required)
View Item |