FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOAAN KEUANGAN DESA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Wawan Kurniawan, NPM. 178040027 (2020) FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOAAN KEUANGAN DESA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Wawan Kurniawan_MIH copy.docx Download (33kB)

Abstract

Lemahnya pengawasan dan kurangnya peran lembaga pengawasan baik itu lembaga pengawasan yang ada di desa seperti BPD, LPM maupun lembaga pengawasan yang ada ditingkat kabupaten kota merupakan salah satu faktor mudahnya dana desa diselewengkan. Salahsatu kebijakan yang dilaksnakan oleh pemerintah , khususnya pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemn yang harus dilaksnakan oleh suatu organisasi gara tujuan dari visi dan misi dapat tercapai. Fungsi -fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien., berhasil tidak suatu fungsi di jalankan tergantung dari kesiapan aparatur, inspektorat daerah yang merupakan lembaga pengawasan yang ada dilingkungan pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa. Banyaknya permasalah terkait pengelolaan dana desa merupakan ketidak siapa pemerintah dalam mengantisipasi adanya penyelewengan dana desa. Inspektorat yang diharapkan sebagai warning sistem dan Quality Assurance tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini di lakukan dengan maksud untuk mengetahui fungsi pengawasan inspektorat dalam pelaporan pengelolaan dana desa berdasrkan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keunagan Desa dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi aparat pengawas. Kata Kunci :Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pengelolaan Keuangan Desa

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	28 Sep 2020 03:39
Last Modified:	28 Sep 2020 03:39
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48873

Actions (login required)

View Item