PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NARKOTIKA

Billie Christopher Sitompul, NPM : 188040025 (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NARKOTIKA. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

[img] Text
JURNAL BILLIE.pdf

Download (0B)

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Tujuan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Salah satu yang sering ditemukan dalam proses pelaksanaan tindak pidana narkotika adalah proses penegakan hukumnya, proses penegakan hukum tindak pidana narkotika masih belum dapat terlaksana dengan baik, karena sanksi yang diberikan belum membuat jera para pelaku kejahatan narkotika. Dalam penelitian ini mempertanyakan mengenai penegakan hukum terhadap perantara tindak pidana narkotika kelas 1 berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perantara tindak pidana narkotika kelas 1 dalam menjualkan narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif peneliatian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif. Hasil penelitian terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika dapat dikatakan belum efektif karena masih menerapkan pidana paling singkat (paling minimal) dari ketentuan undang-undang, begitu pula dengan ketentuan dendanya. Walaupun pidana telah dijatuhkan tinggi yang mana konsekuensinya tentu saja pidana penjara seharusnya tidak lagi terlalu tinggi, atau bahkan jika perumusan ancaman secara alternatif, tetap saja pidana penjara harus dilakukan. Ringannya kurungan pengganti yang dianggap sebagai permasalahan penerapan pidana denda, didasari pada pemikiran bahwa efektifitas penerapan pidana denda dinilai dari dijatuhkannya pidana denda tersebut dan dibayar oleh terpidana. Jika pidana denda tersebut telah dijatuhkan oleh hakim, sedangkan terpidana tidak membayar denda tersebut maka penerapan pidana denda tersebut tidak efektif. Upaya penanggulangan pengedaran narkotika perlu dilakukan langkah strategis dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan dengan dua cara, yang pertama upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan - kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perantara Tindak Pidana Narkotika

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Unnamed user with email lusiawati773@gmail.com
Date Deposited: 19 Sep 2020 02:07
Last Modified: 19 Sep 2020 02:07
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48834

Actions (login required)

View Item View Item