PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KARYAWAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN AJARAN DEELNEMING (PENYERTAAN)

Sintia Soniawati, 161000377 (2020) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KARYAWAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN AJARAN DEELNEMING (PENYERTAAN). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text 01 Cover.pdf Download (43kB) | Preview
	Text 12 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
Preview	Text 10 BAB I.pdf Download (702kB) | Preview
Preview	Text 11 BAB II.pdf Download (669kB) | Preview
Preview	Text 08 Daftar Isi.pdf Download (389kB) | Preview
	Text 13 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
Preview	Text 15 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB) | Preview
	Text 14 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)

Abstract

iv ABSTRAK Perkembangan industri saat ini semakin pesat dengan maraknya perusahan-perusahaan di Indonesia, hal ini menjadi peluang bagi para pencari pekerjaan, tak menuntut kemungkinan bagi para perempuan untuk ikut terjun masuk ke dunia industri. Hal ini ditandai dengan banyaknya para karyawan perempuan disetiap perusahaan-perusahaan, untuk memenuhi hak-hak bagi para karyawan perempuan maka pemerintah telah menyediakan peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan dengan adanya Undang-Undang tersebut harus memberikan sarana dan prasarana bagi para karyawan perempuan selama mereka bekerja di bawah pengawasan perusahaan tersebut serta memberikan perlindungan terhadap karyawan perempuan dari tindakan-tindakan asusila hal ini dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri yang diatuangkan dalam Keputusan Menteri No. Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, yang mana dalam hal ini adanya perlindungan bagi para karyawan perempuan yang bekerja pada saat malam hari dengan disediakannya angkutan umum untuk menjemput dan mengantarkan mereka. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai adakah perlindungan hukum bagi karyawan perempuan terhadap terjadinya tindak pidana kesusilaan pada jam kerja dan mengapa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban akibat tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh atasannya terhadap karyawan perempuan berdasarkan ajaran deelneming (penyertaan) serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap karyawan perempuan. Metode penilitian yang digunakan peneliti yaitu dengan memilih spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yaitu dengan menggunakan data dan meneliti bahan pustaka/data sekunder. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier serta penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan menyusun secara sistematis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa banyaknya korban yang tidak melaporkan peristiwa ini dikarenakan beberapa faktor yang menghambat antaralain kurangnya pengetahuan dari para korban, serta para pengurus korporasi yang ikut terlibat dengan tidak menindak lanjuti ketika ada laporan dari korban. Penyuluhan yang dilakukan oleh aparat hukumpun mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap karyawan perempuan masih belum merata ke berbagai daerah. Oleh karena itu perlu diadakannya penyuluhan yang lebih merata agar para korban lebih berani untuk melaporkan ketika adanya tindak pidana kesusilaan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Kesusilaan, Deelneming (penyertaan)

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	08 Sep 2020 02:14
Last Modified:	08 Sep 2020 02:15
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48814

Actions (login required)

View Item