IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN JATISARI KABUPATEN KARAWANG

JUM JUM JUMENA, NPM. 188010020 (2020) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN JATISARI KABUPATEN KARAWANG. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JUM JUM JUMENA_MIA - Copy.docx Download (28kB)

Abstract

Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. dan membuat perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan kondisi dan Kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintahan desa adalah rendahnya kemampuan desa dalam membiayai kegiatan penyelenggaaraannya. Untuk itu bantuan keuangan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman. partisipasi, otonomi asli. demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mulai tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan Dana Desa (DD). bantuan DD ini mempunyai empat tujuan yaitu pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. kedua, mcningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara panisipatif sesuai dengan potensi desa, ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. dan keempat. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pelaksana DD di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, serta tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Jatisari Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrasi publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh rnasyarakat di daerah itu. (.Nugroho D, 2006:23-25). Implementasi kebijakan ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implcmentasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008: 501): rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Menurut Edward III (1980) dalam Nugroho (2008:447), menegaskan bahwa tanpa implementasi efektif keputusan dari pembuat kebijaksanaan tidak akan diselesaikan dengan sukses) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang studi aspek lingkungan sosial tennasuk manusia didalamnya. lnforman dalam penelitian ini adalah para pelaksana DD. Dan aspek-aspek implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah aspek Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi serta teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. sumber data yang digunakan ialah data primer dan sckunder, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah model matriks untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menigambarkan secara sistematis. factual pan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada dan teori yang digunakan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Dalarn implementasi kebijakan DD di kecamatan Jatisari, fenomena pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. ini terlihat dari rendahnya kontribusi PADes yaitu 7.36 %, dan dana DD 59,75 %, swadaya gotong royong memberikan kontribusi 0.67% dan kontribusi dari dana partsipasi masyarakat 1 ,04%. Dari fenomena belum tercapainya pencapaian tujuan DD basil analisis dari aspek komunikasi disimpulkan bahwa aspek komunikasi cukup efektif, aspek sumberdaya kurang efektif dan aspek sikap pelaksana kurang efektif. serta aspek struktur organisasi belum berjalan efektif. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Desa, Dana Desa

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	02 Sep 2020 07:27
Last Modified:	02 Sep 2020 07:27
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48790

Actions (login required)

View Item